JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar Firnando Hadityo Ganinduto mendukung penuh ide Presiden Prabowo Subianto untuk menenggelamkan kapal penyelundup tekstil yang masuk ke Indonesia.

Meskipun, Firnando sapaanya tetap menyarankan, pentingnya kajian mendalam melalui aturan dan Undang-Undang atau UU yang ada.

“Saya mendukung tindakan tegas, ide Presiden Prabowo untuk menenggelamkan kapal ilegal ini. Namun kita juga harus memperhatikan dari segi aturan dan UU yang ada,” kata dia kepada awak media di Jakarta, Selasa, (31/12/2024).

Menurut Firnando, pentingnya memperhatikan aturan dan UU yang ada agar tidak menjadi kontroversi di dunia internasional. Firnando menegaskan, penting mengedepankan hukum untuk mengatasi penyelundup tekstil di Indonesia.

“Saya juga ingin memberikan support penuh kepada satgas impor ilegal ini karena ada 11 Kementerian dan Badan (Lembaga) yang terlibat dalam satgas itu dan itu sudah melibatkan Bakamla juga,” ungkap dia.

Firnando berharap, ke depan satgas impor ilegal juga dapat diperkuat guna membasmi keberadaan penyelundup tekstil di Indonesia. Hukuman kepada penyelundup tekstil, kata Firnando, juga harus dipertegas guna memberikan efek jera.

“Jadi satgas harus diperkuat sehingga impor ilegal tidak masuk lagi ke Indonesia. Jadi memang Satgasnya harus diperkuat hukuman harus dipertegas sehingga efek jera itu terjadi terhadap ilegal ini,” ungkapnya.

Firnando tak menampik, keberadaan penyelundup tekstil di Indonesia merupakan musuh negara. Para penyelundup tekstil, kata Firnando, telah merugikan perekonomian dan masyarakat Indonesia secara luas.

“Jadi dengan diberantasnya penyelundup tekstil ilegal bisa menyelamatkan perekonomian Indonesia dan bisa menyelamatkan pabrik atau produsen dari Indonesia. Sehingga perekonomian Indonesia terus berjalan dan tidak terganggu,” beber dia.

Selaras itu, Firnando juga meminta, adanya insentif atau kebijakan ekonomi guna menyelamatkan industri tekstil di tanah air.
Firnando menekankan, insentif atau kebijakan ekonomi bagi industri tekstil penting demi menghindari PHK.

“Nah ini yang harus jadi perhatian pemerintah sehingga efek dari impor ilegal, pemerintah harus memberikan insentif dan kebijakan ekonomi bagi industri tekstil dan bisa melanjutkan bisnis mereka sehingga tidak ada PHK di kemudian hari,” jelas dia.

Firnando menerangkan, penyelamatan industri tekstil di tanah air juga sangat penting lantaran keberadaanya memberikan manfaat dan dampak positif kepada masyarakat Indonesia secara luas.

“Satu pabrik di Industri tekstil karyawannya sekitar 10 ribu sampai 20 ribu, puluhan ribu orang, artinya mereka harus diperhatikan sehingga industri nya terus berjalan dan tidak mengalami kebangkrutan,” tandas dia.

Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan kembali komitmennya untuk mengantisipasi kebocoran dan melawan penyelundupan, yang dapat menggangu perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dia pun meminta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih dan Kepala Daerah, untuk sama-sama berjuang menghentikan terjadinya kebocoran-kebocoran.

"Di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran, menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan," kata Prabowo dalam acara Musrembangnas RPJMN Tahun 2025-2029 di Jakarta, Senin (30/12/2025).

Prabowo kemudian menyinggung, bahwa ada penyelundupan tekstil yang keberadaannya telah mengancam keberlangsung industri tekstil di dalam negeri.

“Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita," ujarnya.

Untuk itu, dirinya akan meminta pandangan para ahli hukum untuk menindak para pelaku penyelundupan ini. Bahkan, dia mengaku tak segan-segan untuk menenggelamkan seluruh kapal yang terlibat dalam operasi penyelundupan.

"Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan, tolong para profesor di pemerintah saya, tolong kasih saya masukkan, nanti saya dibilang enggak ngerti hukum lagi," tuturnya.