JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pengamat Ekonomi dan Politik dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinagoro mempertanyakan pembelian Bank Central Asia (BCA) oleh Djarum Group, milik Budi Hartono di era pemerintahan Megawati. Harganya terlalu murah bahkan boleh dibilang gratisan. Lho kok bisa?

Sasmito menjelaskan kronologi kasus ini. Ia menyebut, masalah bermula ketika BCA yang kala itu dimiliki Salim Group, diambil alih pemerintah akibat megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Tepatnya pasca lengser rezim Orba di tangan Soeharto.

Kala itu, pemerintah berupaya melego BCA demi kembalinya uang BLBI ke brangkas negara. Namun hingga 1999, upaya itu belum memberikan hasil. Tiga tahun berselang, melalui kebijakan di era Megawati, pemerintah memutuskan untuk melego 51 persen saham BCA kepada publik.

Namun, Sasmito menduga adanya rekayasa dalam proses pembelian saham oleh Farallon, yang disebut-sebut sebagai perusahaan cangkang milik Budi Hartono di Singapura.

Menurut Sasmito, harga jual BCA seharusnya Rp200 triliun, namun Farallon hanya menebusnya dengan harga Rp5 triliun. Padahal, nilai aset BCA mencapai Rp100 triliun, obligasi rekap Rp60 triliun, bunga Rp42 triliun, sehingga totalnya lebih dari Rp200 triliun.

"Jadi hitungan saya, nilai BCA itu lebih dari Rp200 triliunan. Tapi hanya dijual Rp5 triliun. Sehingga itu tidak waras. Sama dengan dapat gratisan. Anda saja juga bisa jadi orang terkaya nomor satu di Indonesia seperti Budi Hartono. hari ini, nilai aset BCA mencapai Rp1.400 triliunan," ujar Sasmito ketika dihubungi Inilah.com, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Selanjutnya, Sasmito menuding sejumlah pejabat di era Megawati harus bertanggung jawab atas kerugian negara gara-gara jual murah BCA. Mereka adalah eks Menteri Keuangan Boediono, Menteri BUMN Laksamana Sukardi dan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. "Boediono, Kuntjoro-Jakti (Dorodjatun), Laksamana Sukardi adalah menteri-menteri ekonomi era Megawati. Semuanya harus bertanggung jawab," ungkapnya.

Sasmito mengaku, telah melaporkan dugaan korupsi BLBI khususnya pembelian saham mayoritas BCA kepada aparatak penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, semuanya masuk angin. Laporan kemungkinan sudah raib, masuk tong sampah.

Dia juga mempertanyakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut bahwa pada tahun 2024, BCA masih punya tanggungan BLBI senilai Rp26,5 triliun.
"Saya sudah 12 kali demo ke KPK langsung. Datanya juga sudah saya serahkan ke KPK. tapi enggak ada tindaklanjutnya," tegas Sasmito.

Kali ini dia sangat berharap Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan pemberantasan korupsi yang selama ini didengungkan. Jika kasus megaskandal BLBI di BCA dibongkar, uang negara yang bisa diselamatkan cukup besar.

"Presiden Prabowo harus bisa membuktikan political will dalam memberantas korupsi-korupsi kakap. Dia pernah bilang, korupsi itu dari kepala, kalau ikan busuk itu kepalanya ikut busuk juga. Jangan sampai Prabowo sami mawon dengan Jokowi yang NATO (No Action Talk Only)," pungkasnya.