JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyambut baik rencana penegakan hukum baru dalam pemberantasan judi online. Ibas juga menekankan bahwa masyarakat memiliki banyak pilihan untuk membangun masa depan tanpa harus bergantung pada perjudian atau pinjaman ilegal.
Hal tersebut disampaikan Ibas ketika membuka acara Seminar Fraksi Partai Demokrat dengan topik “Bangkitkan #SadarDigital: Lawan Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal, Selamatkan Masa Depan Generasi Kita!”, Selasa 18 Februari 2025.
Dihadiri oleh beberapa narasumber, diantaranya Alexander Sabar Ditjen Pengawasan Ruang Siber Kemkomdigi; Brigjen Pol. Asep Jenal Ahmadi PLT Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenkopol; Hudiyanto Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal OJK; Megawati Simanjuntak Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan Fakultas Ekologi Manusia; Kuseryansyah Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia – AFPI, serta diikuti pula oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia.
Dalam penyampaiannya, Ibas menegaskan perlunya komunikasi dan komunikasi antar lembaga serta tindakan tegas dan penertiban aturan dalam melawan berbagai serangan maraknya platform judi dan pinjaman online ilegal.
“Kita perlukan komitmen besar-besaran juga dari Presiden RI, Pak Prabowo Subianto,” ujar Ketua FPD DPR RI dalam sambutannya.
“Katanya akan dikeluarkan, atau menerbitkan Peraturan Presiden atau Pemerintah tentang penindakan judi online sebagai salah satu langkah strategis. Semoga menjadi landasan bagi kita untuk melakukan tindakan dan penegakan,” tegasnya.
Ibas menegaskan bahwa upaya pemberantasan judi telah menjadi prioritas kepemimpinan nasional dari masa ke masa. “Presiden SBY, Presiden Indonesia ke-6, dahulu yang menyatakan - Jangan berpikir membangun tempat judi, tumbuhkan kegiatan ekonomi yang bawa kebaikan. Kita tidak ingin justru menyemaikan tempat-tempat judi di tanah air, tapi bagaimana kita membawa ekonomi bangsa kita lebih bersemai dalam usaha-usaha positif,” ungkapnya, mengingatkan bahwa sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah telah menunjukkan sikap tegas terhadap perjudian.
Konsistensi kebijakan ini terus berlanjut hingga era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Ibas mengutip pernyataan para pemimpin sebelumnya yang sama-sama mengutuk praktik perjudian. “Presiden Jokowi mengatakan, ‘Jangan judi.. Jangan judi.. Jangan berjudi.. Kalau ada rezeki, ada uang itu ditabung atau dijadikan modal usaha kerja.’ Presiden Prabowo, Presiden kita, mengatakan judi online harus diperangi.”
Selain menegaskan penertiban dan penegakan hukum, Ibas juga menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat. “Ayo bekerja keras demi mencapai kehidupan yang lebih baik! Ayo menabung demi mengelola keuangan yang lebih sehat! Ayo berinvestasi dalam sektor produktif yang menguntungkan!” serunya dengan semangat.
Sebagai solusi, Ibas mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas ekonomi yang telah disediakan pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk membantu membangun usaha sendiri tanpa harus terjebak dalam pinjaman ilegal.
“Manfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk wirausaha! Gapai kemandirian ekonomi demi kesejahteraan masa depan,” paparnya. Ia menegaskan bahwa skema kredit ini telah disiapkan bagi kelas usaha kecil dan mikro dengan berbagai opsi pinjaman yang dapat diakses masyarakat secara legal dan bertanggung jawab.
Selain itu, Ibas juga mengingatkan pentingnya kebijaksanaan dalam mengelola keuangan agar terhindar dari jebakan finansial yang merugikan di masa depan. “Kita harus bedakan antara mana yang jadi kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Kita butuh karena kita butuhkan, tapi kalau kita ingin, kita bisa mempermudah supaya investasi kita tidak menjadi salah,” ujarnya dengan penuh perhatian, mengajak mahasiswa dan generasi muda untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial.
Terkait pemberantasan judi online dan pinjaman online, Ibas menegaskan bahwa hal ini memerlukan keterlibatan seluruh masyarakat Indonesia. “Mari jadikan #SadarDigital sebagai gerakan nasional! Bersama, kita lawan judi online dan pinjaman online demi masa depan generasi muda Indonesia,” ajak Ibas kepada seluruh hadirin.
Ibas juga menegaskan perlunya tindakan tegas serta penertiban aturan dalam pemberantasan judi dan pinjaman online. “Dengan hukuman yang lebih berat, pengawasan yang lebih ketat, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi DPR, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat,” tambahnya. Menurut Ibas, perang melawan judi online harus diwujudkan melalui langkah nyata serta sinergi antarlembaga terkait.
Sebagai penutup, Ibas memberikan harapannya kepada mahasiswa dan masyarakat yang hadir pada acara seminar. “Bersama kita ciptakan ruang digital yang lebih aman dan produktif!” pungkasnya.
Acara seminar semakin menegaskan posisi Fraksi Partai Demokrat dalam mendukung pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal. Seminar ini juga dihadiri oleh berbagai lembaga pemerintah dan institusi, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Reserse Kriminal POLRI, Otoritas Jasa Keuangan, Institut Teknologi Bandung, dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).