Langkah bersih-bersih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto mulai menukik ke salah satu Program Strategis Nasional (PSN), yaitu sektor perumahan. Program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah bukan sekadar upaya menyediakan hunian bagi rakyat, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Program ini melibatkan berbagai sektor, dari tenaga kerja, usaha kecil dan menengah (UKM), hingga industri besar.

Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keberlanjutan dan kredibilitas industri perumahan. Masalahnya, selama ini sektor ini kerap disandera oleh praktik curang pengembang nakal yang merugikan masyarakat. Pemerintah, melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dipimpin oleh Maruarar Sirait, mengambil langkah tegas untuk membersihkan sektor ini dengan memperkenalkan Pusat Pengaduan 911, sebuah sistem darurat untuk menangani kejahatan di sektor perumahan.

Menindak Pengembang Nakal Tanpa Pandang Bulu

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pengembang nakal harus dilakukan tanpa ragu. Tak ada pengecualian, baik itu pengembang kecil maupun besar. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan maksimum kepada konsumen perumahan. Bahkan, kementerian akan mengambil langkah hukum jika diperlukan.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah kerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk memastikan hak-hak konsumen tetap terjaga. Konsumen yang merasa dirugikan kini memiliki saluran resmi untuk melaporkan permasalahan mereka dan mendapatkan solusi yang lebih konkret.

Subsidi Besar, Masalah Tak Kunjung Usai

Pemerintah selama ini telah mengalokasikan subsidi besar untuk sektor perumahan, khususnya dalam program rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sayangnya, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Banyak kasus di mana kualitas rumah subsidi tidak memenuhi standar, bahkan ada pula kasus di mana masyarakat sudah membayar uang muka dan cicilan, tetapi rumahnya tidak kunjung dibangun.

Situasi ini diperparah oleh laporan dari Bank Tabungan Negara (BTN), yang mencatat bahwa ada 4.000 pengembang nakal yang telah masuk daftar hitam. Jika satu pengembang mendapatkan subsidi untuk membangun 100 rumah, maka ada sekitar 400.000 konsumen yang berpotensi dirugikan. Ini baru dari satu bank, belum termasuk bank penyalur lainnya.

Peran Aparat Penegak Hukum dalam Membersihkan Sektor Perumahan

Dengan adanya Pusat Pengaduan 911, Kementerian PKP mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan pengembang nakal. Langkah ini diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dalam menekan praktik curang di sektor perumahan.

Selain itu, Menteri PKP juga meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan secara aktif, karena praktik curang dalam perumahan subsidi merupakan bentuk kejahatan yang merugikan keuangan negara. Pengembang yang masuk daftar hitam seharusnya tidak lagi diberikan akses ke fasilitas perbankan dan harus menghadapi konsekuensi hukum yang tegas.

Perumahan Bersih, Ekonomi Sehat

Membersihkan sektor perumahan dari korupsi dan praktik curang bukan hanya soal keadilan bagi konsumen, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan ekonomi nasional. Program perumahan yang bersih dan kredibel akan meningkatkan kepercayaan investor, mendorong pertumbuhan industri, serta mempercepat realisasi target tiga juta rumah yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dengan langkah-langkah konkret ini, harapannya sektor perumahan tidak lagi menjadi ladang kejahatan, melainkan benar-benar menjadi pilar pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.