Presiden Prabowo Subianto mengundang tujuh jurnalis kawakan untuk berdialog secara terbuka di perpustakaan pribadinya. Dalam sesi selama hampir empat jam, Prabowo menjawab langsung tujuh pertanyaan utama yang merepresentasikan berbagai isu krusial dalam pemerintahan awalnya. Format ini menunjukkan upaya baru untuk membangun komunikasi politik yang lebih transparan dan akuntabel.

Menanggapi kekhawatiran atas Undang-Undang TNI 2025 yang dianggap menghidupkan kembali dwifungsi militer, Presiden menegaskan bahwa esensi dari regulasi tersebut hanyalah perpanjangan usia pensiun, bukan pengembalian peran ganda TNI dalam ranah sipil. Ia menegaskan komitmennya terhadap semangat reformasi 1998, sambil menghindari pembahasan mendalam soal potensi penetrasi militer ke institusi sipil.

Presiden juga mengakui adanya ketidakpuasan publik atas proses legislasi yang dinilai tidak transparan. Ia menjanjikan keterbukaan lebih lanjut dalam pembahasan RUU Polri dan menyatakan komitmennya untuk memastikan bahwa draf resmi dapat diakses publik secara berkala. Ini menjadi penting di tengah meningkatnya perhatian masyarakat sipil terhadap proses perumusan kebijakan keamanan.

Merefleksikan 150 hari pertama pemerintahannya, Prabowo memberikan penilaian diri dengan nilai 6 dari 10. Ia menyebut berbagai capaian seperti stabilitas harga pangan, peningkatan produksi beras, serta pendirian Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai bukti awal keberhasilan. Namun, ia juga mengakui perlunya peningkatan dalam hal komunikasi publik agar kebijakan lebih mudah dipahami masyarakat.

Dalam urusan birokrasi, Presiden mengusung pendekatan meritokrasi yang lugas. Ia menyatakan tidak segan mengganti pejabat yang tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat. Proses percepatan pengambilan keputusan juga menjadi sorotan, di mana beberapa regulasi kini dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Ini mencerminkan pola kepemimpinan yang mengedepankan efisiensi dan ketegasan.

Terkait penegakan hukum, Prabowo menyebut bahwa sejak 20 Oktober 2024, banyak kasus besar berhasil diungkap, termasuk kerugian negara dalam jumlah signifikan. Salah satu fokusnya adalah peningkatan kesejahteraan hakim, dengan alokasi anggaran sebesar Rp12 triliun, sebagai langkah memperkuat integritas lembaga peradilan.

Dalam isu keterlibatan militer di BUMN dan kementerian, Presiden membedakan dengan tegas antara TNI aktif dan pensiunan. Ia menolak anggapan bahwa pensiunan TNI tidak boleh mengisi posisi sipil, dan menekankan bahwa mereka adalah warga negara biasa yang memiliki hak yang sama. Penekanan pada fleksibilitas ASN dan kebutuhan akan penempatan di wilayah sulit menjadi alasan kebijakan ini.

Mengenai kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump dan kritik terhadap aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE), Prabowo mengambil pendekatan diplomasi pragmatis. Ia menyatakan akan bernegosiasi dalam kerangka bilateral dan regional melalui ASEAN. Ia menjelaskan bahwa DHE hanya diterapkan kepada pelaku usaha yang menikmati fasilitas dari negara, sedangkan entitas yang beroperasi secara mandiri tidak diatur dalam ketentuan ini.

Presiden juga menyoroti pentingnya berdikari, yang diwujudkan melalui pendirian Danantara. Ia menekankan bahwa badan ini tidak diberi target investasi secara kuantitatif, tetapi ditugaskan untuk melakukan studi kelayakan secara menyeluruh dan hanya masuk pada proyek-proyek yang memberikan nilai tambah tinggi bagi rakyat. Ia menegaskan bahwa Danantara akan diawasi ketat agar tetap berpihak pada kepentingan nasional.

Melalui wawancara ini, Prabowo menampilkan wajah pemerintahan yang ingin terbuka, tegas, dan teknokratis. Namun, banyak pernyataannya masih perlu diuji lewat tindakan konkret dan mekanisme akuntabilitas yang kuat agar benar-benar sejalan dengan janji reformasi danharapanrakyat.