Indonesia masih sering memandang curriculum vitae sebagai simbol status sosial, bukan sebagai rekam jejak kompetensi. Banyak pejabat yang ingin menjabat kembali demi membangun citra sebagai tokoh yang dipercaya negara. Di sisi lain, kader-kader potensial harus menunggu giliran karena posisi masih dikuasai oleh tokoh-tokoh lama yang enggan memberi ruang bagi regenerasi.

Kekuasaan tidak selalu harus ditandai dengan eksistensi di panggung publik, tetapi sering kali lebih berpengaruh melalui kendali di balik layar. Namun, ambisi yang berlebihan tanpa inovasi justru menciptakan stagnasi dalam kebijakan, termasuk dalam hilirisasi industri. Banyak pemimpin yang gagal memahami esensi dari hilirisasi, seperti dalam kasus bahan bakar Pertalite yang lebih ideal jika dialokasikan sepenuhnya untuk industri hilir ketimbang sekadar konsumsi masyarakat.

Kabinet yang terlalu gemuk juga berdampak pada efektivitas pemerintahan. Keinginan Prabowo Subianto untuk menunjuk menteri dari kalangan penyandang disabilitas untuk posisi tertentu akhirnya tidak terealisasi. Dalam konteks sejarah, Gus Dur sering dikultuskan sebagai pemimpin dengan disabilitas yang dianggap memiliki keistimewaan, sementara penyandang disabilitas lain jarang mendapat kesempatan yang setara dalam pemerintahan.

Lebih jauh, banyak pejabat yang diangkat berdasarkan faktor kedekatan politik daripada kapabilitas. Praktik nepotisme masih menjadi penyakit laten, meskipun para pemimpin mengklaim memiliki pemerintahan yang sehat. Akibatnya, banyak posisi strategis diisi oleh individu yang tidak siap secara kompetensi, termasuk dalam birokrasi maupun sektor bisnis negara.

Dalam pencarian figur berprofil tinggi untuk kabinet, Prabowo masih menghadapi tantangan besar. Tidak sedikit pejabat yang memiliki latar belakang pendidikan kurang memadai untuk memimpin kementerian yang membutuhkan keahlian teknis. Sebagai contoh, institusi seperti TNI masih enggan berkompetisi secara terbuka dengan sipil dalam mekanisme seleksi jabatan. Konsekuensinya, beberapa institusi bisnis negara pun mengalami kerugian karena tidak memiliki target penerimaan yang jelas serta figur kepemimpinan yang benar-benar teruji.

Perbaikan sistem rekrutmen dan pengisian jabatan publik yang lebih transparan dan berbasis kompetensi menjadi agenda mendesak. Tanpa reformasi ini, pemerintahan ke depan berisiko mengalami stagnasi akibat keterbatasan figur yang mampu membawa perubahan nyatabagibangsa.