Sejarah tidak pernah benar-benar berulang, tetapi ia sering mengetuk dengan pola yang sama. Indonesia hari ini sedang berada pada fase yang mengkhawatirkan: kemunduran ekonomi yang dirasakan rakyat, degradasi etika politik, dan kepastian hukum yang kian dipertanyakan. Situasi ini mengingatkan kita pada satu bab kelam sejarah nasional: Peristiwa 14–15 Januari 1974 (Malari).

Malari bukan sekadar kerusuhan jalanan. Ia adalah ledakan akumulatif dari ketidakadilan struktural, kebuntuan komunikasi politik, dan pengkhianatan negara terhadap kepercayaan rakyatnya. Ketika itu, ekonomi tumbuh, investasi asing masuk deras, tetapi manfaatnya tidak dirasakan luas. Kekuasaan mengeras, kritik dibungkam, dan hukum kehilangan independensinya. Maka sejarah pun bereaksi.

Hari ini, gejalanya terasa familiar.

---

Ekonomi Tumbuh, Rakyat Terdesak

Angka-angka makroekonomi mungkin tampak stabil, tetapi kehidupan nyata rakyat justru makin rapuh. Kelas menengah tertekan, UMKM terseok, dan ketimpangan melebar. Seperti menjelang Malari, ekonomi bergerak, namun keadilan stagnan.

Masalah utamanya bukan kurangnya investasi, melainkan ekonomi rente yang kembali menjadi fondasi. Negara tampak sibuk melayani kepentingan besar, sementara ekonomi produktif rakyat berjalan tanpa perlindungan memadai. Sejarah Malari mengajarkan satu hal: pertumbuhan tanpa keadilan adalah bom waktu.

---

Hukum Kehilangan Wibawa Moral

Salah satu pemicu utama Malari adalah ketika hukum tak lagi dipercaya. Aparat dipersepsikan berpihak, kritik dianggap subversif, dan keadilan menjadi privilese.

Kini, gejala itu kembali terasa. Penegakan hukum tampak selektif, kritik mudah dikriminalisasi, dan rasa keadilan publik terkikis. Padahal, tanpa kepastian hukum, stabilitas politik dan ekonomi hanyalah ilusi. Investor mungkin datang, tetapi kepercayaan rakyat pergi.

Negara yang kuat bukan negara yang membungkam, melainkan negara yang berani diawasi.

---

Ketika Ruang Kritik Dipersempit

Menjelang Malari, mahasiswa dan intelektual diposisikan sebagai ancaman. Hari ini, kritik dari akademisi, jurnalis, dan masyarakat sipil kembali dipandang dengan kacamata kecurigaan. Padahal, kritik adalah sistem peringatan dini demokrasi.

Sejarah membuktikan: ketika saluran kritik ditutup, jalanan yang berbicara. Dan ketika itu terjadi, negara sering kali terlambat menyadari bahwa yang meledak bukan emosi semata, melainkan akumulasi rasa dipinggirkan.

---

Pelajaran Malari yang Terlupakan

Malari 1974 seharusnya menjadi peringatan abadi bahwa:

Stabilitas semu tidak pernah bertahan lama

Represi bukan solusi, melainkan akselerator krisis

Elite yang terputus dari rakyat sedang menggali jurang sejarahnya sendiri

Tragedi itu terjadi bukan karena rakyat tidak cinta negara, tetapi karena negara lupa mendengar rakyatnya.

---

Apa yang Harus Dilakukan Sekarang

Indonesia masih punya waktu untuk tidak mengulang Malari—tetapi waktunya sempit.

Pertama, pulihkan kepastian hukum secara nyata, bukan retorika. Aparat harus berdiri di atas semua kepentingan politik dan ekonomi.
Kedua, koreksi arah ekonomi agar berpihak pada produktivitas dan keadilan sosial.
Ketiga, buka ruang dialog nasional yang jujur dan setara, melibatkan tokoh lintas generasi, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil.
Keempat, kembalikan etika kekuasaan sebagai fondasi demokrasi, bukan sekadar prosedurnya.

---

Sejarah Selalu Memberi Kesempatan

Sejarah tidak ditulis untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami dan diperbaiki. Malari 1974 adalah luka kolektif yang seharusnya membuat bangsa ini lebih bijak, bukan lebih pongah.

Jika negara kembali menutup telinga, membiarkan hukum melemah, dan mengabaikan keadilan sosial, maka sejarah tidak akan menunggu izin untuk berulang. Tetapi jika bangsa ini memilih jalan koreksi, dialog, dan keberanian moral, maka Indonesia bisa melewati fase gelap ini tanpa tragedi.

Sejarah sudah mengetuk.
Pertanyaannya: apakah kita masih mau membuka pintu?