JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)— Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, menekankan pentingnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki peta ancaman siber nasional yang eksplisit, dinamis, dan strategis, guna menghadapi meningkatnya jumlah serta kompleksitas serangan siber terhadap Indonesia. Hal tersebut disampaikan Sukamta dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kepala BSSN yang digelar Selasa (20/1) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sukamta menyoroti paparan BSSN yang mencatat semakin banyak dan beragamnya insiden siber, mulai dari ransomware hingga kebocoran data. Menurutnya, data tersebut tidak cukup hanya disajikan sebagai laporan statistik, tetapi harus diolah menjadi kerangka strategis negara dalam memahami ancaman siber secara menyeluruh.
“Paparan jumlah serangan yang makin banyak dan variatif ini harus menjadi peta ancaman nasional yang eksplisit dan dinamis, agar kita tahu mana yang prioritas untuk diatasi, apalagi dengan keterbatasan anggaran dan SDM yang dimiliki BSSN,” ujar Sukamta.
Ia menegaskan bahwa ancaman siber tidak bisa lagi dipandang semata sebagai persoalan teknologi informasi, melainkan harus dipahami dalam konteks geopolitik, ekonomi, dan keamanan nasional.
“Bagaimana menjadikan ancaman ini bukan hanya masalah IT, tapi alat kita untuk memahami geopolitik dan ekonomi. Negara perlu kerangka untuk memahami siapa mengancam apa, dengan cara apa, dan dampaknya terhadap fungsi vital negara,” jelasnya.
Dalam konteks tersebut, Sukamta mendorong BSSN untuk menyusun National Cyber Threat Model (NCTM) sebagai pelengkap dari keberadaan National Security Operations Center (NSOC). Model ini dinilai penting untuk memetakan aktor ancaman, motif, sektor sasaran, hingga potensi eskalasi krisis.
“Dengan National Cyber Threat Model, kita bisa memahami apakah ancaman itu berasal dari aktor negara, kriminal, atau ideologis, apa motifnya—politik, ekonomi, atau intelijen—serta sektor apa yang menjadi target prioritas, apakah energi, keuangan, data pemilu, atau logistik,” tegas Sukamta.
Ia juga menyoroti perlunya pemetaan skenario eskalasi serangan siber, agar negara siap menghadapi potensi gangguan yang berkembang menjadi krisis nasional.
Selain soal peta ancaman, Sukamta mengangkat isu algoritma digital yang dinilainya semakin memengaruhi fungsi vital negara dan proses pengambilan kebijakan publik. Ia mengingatkan bahwa ruang siber tidak pernah sepenuhnya netral karena dikendalikan oleh algoritma.
“Sering kali pengambil kebijakan menganggap itu opini publik murni, padahal di ruang digital semuanya dikendalikan oleh algoritma,” katanya.
Oleh karena itu, Sukamta mempertanyakan sejauh mana BSSN memiliki kerangka dan kapasitas untuk melakukan audit algoritma kritikal, termasuk pembagian peran dengan regulator sektoral serta mekanisme audit independen, agar keamanan nasional tetap terjaga tanpa mengorbankan akuntabilitas.
“Kami ingin tahu bagaimana pembagian peran audit algoritma kritikal antara BSSN, regulator sektoral, dan audit independen, sehingga keamanan nasional terjamin tanpa mengorbankan akuntabilitas,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Sukamta berharap berbagai masukan tersebut dapat membantu BSSN mempertajam arah kebijakan dan penetapan prioritas ke depan dalam menghadapi tantangan keamanan siber nasional.
