Jakarta – Sudah akhir Mei 2026, tapi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025 yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) *belum juga terbit. Padahal, BPK seharusnya menyelesaikan pemeriksaan dan menerbitkan laporan tersebut paling lambat Maret 2026. Keterlambatan yang tak biasa ini bukan sekadar administrasi, melainkan **bom waktu* yang memicu spekulasi liar di masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo serta pengelolaan raksasa BUMN oleh Danantara.

LKPP adalah laporan keuangan negara yang paling komprehensif. Ia mengonsolidasikan:
- Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga,
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,
- *Laporan Keuangan BUMN*.

Tanpa LKPP yang telah diaudit BPK, pemerintahan Prabowo secara resmi *belum memiliki laporan keuangan negara yang kredibel*. Ini sungguh ironis untuk sebuah pemerintahan yang kerap mengklaim ingin membangun tata kelola yang lebih baik.

#### *Danantara di Tengah Sorotan: Mengapa Laporan Konsolidasi BUMN Tak Kunjung Muncul?*

1. *Pelanggaran Jadwal yang Sistematis*
Sesuai peraturan, laporan keuangan BUMN (unaudited) paling lambat 15 Februari, disampaikan ke BPK akhir Februari. Laporan audited harus dipublikasikan Juni. BPK punya kewajiban menyelesaikan LKPP (termasuk komponen BUMN) di Maret. Kenyataannya? Hingga kini semuanya molor.

2. *BUMN Sudah Serahkan, Tapi…*
Dari sampling yang dilakukan, banyak BUMN sudah menyampaikan laporan unaudited tepat waktu ke Danantara. Namun laporan konsolidasi BUMN yang menjadi tanggung jawab Danantara *belum keluar. Danantara berdalih sebagai badan *sui generis sehingga prosesnya “lebih rumit”. Pertanyaannya: rumit atau ada yang disembunyikan?

3. *BPK Diam Seribu Bahasa*
Pemerintah telah menyerahkan LKPP unaudited tepat waktu pada 31 Maret 2026. Tapi BPK seolah kehilangan kecepatan. Mengapa audit yang seharusnya selesai dalam hitungan minggu kini molor hingga hampir tiga bulan? Apakah ada temuan besar yang sulit diungkap? Atau ada intervensi yang membuat BPK ragu?

4. *Hubungan yang Problematic*
Laporan konsolidasi BUMN oleh Danantara tampaknya “ditahan” menunggu hasil audit BPK. Sementara itu, publik dibiarkan gelap. BUMN listed memang melaporkan secara individual sesuai UU Pasar Modal, tapi laporan konsolidasi super holding seperti Danantara adalah yang paling krusial untuk melihat gambaran besar.

#### *Diamnya Pemerintah dan DPR: Mengapa Tidak Ada Penjelasan?*

Inilah yang paling mengganggu: *semua pihak diam*. Pemerintah, BPK, dan DPR seolah bersekutu dalam keheningan. Tidak ada penjelasan resmi yang memadai, tidak ada rapat dengar pendapat mendesak di DPR, tidak ada klarifikasi dari Danantara selain dalih prosedural.

Apakah ini pertanda adanya masalah serius dalam pengelolaan keuangan negara di tahun pertama pemerintahan Prabowo? Apakah ada penyesuaian akuntansi besar-besaran, temuan kerugian negara, atau masalah konsolidasi aset BUMN yang terlalu sensitif untuk diungkap cepat?

Keterlambatan ini bukan hanya soal prosedur. Ini soal *transparansi dan akuntabilitas*. Di tengah harapan besar masyarakat terhadap “pemerintahan baru”, justru muncul ketidakpastian yang bisa merusak citra BUMN dan kepercayaan investor.

#### *Transparansi Bukan Luks, Melainkan Kewajiban*

Publik berhak tahu kondisi sebenarnya keuangan negara dan BUMN. Molornya laporan ini berpotensi menimbulkan spekulasi liar, dari isu kerugian tersembunyi hingga dugaan rekayasa angka — sesuatu yang pernah menjadi sorotan di masa lalu.

Kepada BPK: Segera selesaikan audit LKPP 2025.
Kepada Danantara: Publikasikan laporan konsolidasi BUMN tanpa ditunda-tunda lagi.
Kepada Pemerintah dan DPR: Berhenti diam. Jelaskan kepada rakyat apa yang sebenarnya terjadi.

Transparansi bukan pilihan. Ia adalah harga dari kepercayaan publik. Jika dibiarkan, keterlambatan ini bukan hanya akan merusak reputasi, tapi juga fondasi tata kelola pemerintahan yang sedang dibangun.

Kita tunggu — dengan kritis — langkah konkret dari pihak berwenang. Jangan biarkan spekulasi mengisi kekosongan informasi.