JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuntut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) transparan mengenai standar prosedur audit anggaran di pemerintah daerah.

Menurut Ahok, prosedur yang digunakan BPK selama ini tidak sama di setiap daerah. Sehingga hal tersebut memunculkan perbedaaan-perbedaan hasil audit.

Ahok tidak menyangkal atau protes terhadap hasil audit dengan hasil WDP (Wajar Dengan Pengecualian). "Yang saya tuntut itu standar BPK kenapa ngaco," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (13/7/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur juga mengatakan, pihaknya tidak masalah dengan sikap BPK yang rumit dalam mengaudit anggaran Pemprov DKI. Namun proses tersebut harus sama untuk setiap daerah.

"Jangan sampai BPK paling rumit dan mengada-ada cuma di DKI. Kalau memang standar di DKI rumit bisa jadi acuan. Saya ingin standar audit di DKI digunakan di seluruh Indonesia," katanya.

Ahok mengaku, untuk transparansi di Pemprov DKI, dirinya telah menarik dua orang BPK. "Kita tarik dua orang BPK. Auditnya saja yang lebih, saya tidak masalah. Saya bahkan ingin BPK audit yang benar," ungkapnya.‎(ss)