JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho dan istri keduanya Evi Susanti sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap majelis hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meminta agar Gubernur Gatot dinonaktifkan dari jabatannya. Menurut Fadli, penetapan tersangka seorang pejabat negara harus menjadi kepekaan bersama. Artinya setiap mereka yang ditetapkan tersangka harus langsung mengundurkan diri sebelum dinonaktifkan.

"Ada baiknya dinonaktifkan. Kalau di luar negeri ada inisiatif sendiri untuk mundur," ucapnya di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (29/7/2015).

Seperti diketahui Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gatot Pujo Nugroho dan isterinya Evi Susanti resmi ditetapkan sebagai tersangka suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya, resmi menyandang status tersangka usai pimpinan lembaga antirasuah melakukan ekspose kasus tersebut.

"Hasil ekspose (pada rapat pimpinan dan tim lengkap) progres kasus OTT Hakim PTUN maka KPK per hari ini akan menerbitkan sprindik dengan menetapkan Gubernur Sumut, GPN dan ES (istri keduanya) sebagai tersangka," kata Plt Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji pada pesan singkatnya, Rabu (29/7/2015).

Indriyanto menjelaskan penetapan status tersangka terhadap Gatot dan Evi berdasarkan hasil pengembangan kasus serta keterangan dari para saksi. Dengan sejumlah alat bukti yang cukup, lanjut dia, keduanya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap PTUN Medan.

"Semua ini berdasarkan pengembangan dan pendalaman dari pemeriksaan saksi-saksi yang ada juga perolehan alat bukti lainnya," pungkasnya. (mnx)