JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku, pihaknya berencana mengajukan hak angket kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu dilakukan karena KPU dinilai sudah tidak independen, serta mengikuti intervensi pemerintah terhadap partai politik.

"Kita lakukan upaya hukum. Hak angket seret KPU, jangan seenak udelnya. Mengorbankan Golkar dan PPP," kata Bamsoet di Jakarta, Minggu (9/8/2015).

‎Menurutnya, KPU telah mengeluarkan kebijakan sesuai dengan keinginan partai penguasa. Contohnya, diperpanjangnya masa pendaftaran calon kepala daerah di wilayah yang masih memiliki calon tunggal. Hal itu berbeda saat Golkar mengingingkan adanya satu tanda tangan bagi partai yang berkonflik, KPU tetap memutuskan adanya dua tanda tangan.

"KPU kayak badut, ketika ada kepentingan PDI-P ya diperpanjang," ketusnya.

Bambang mengatakan, adanya fenomena calon tunggal juga disebabkan oleh kebijakan KPU. Dengan adanya dua kepengurusan yang dikomodasi KPU, maka Golkar dan PPP tidak bisa mencalonkan kadernya. Sebab, tidak ada kesamaan keputusan yang akan diusung.

"Jadi KPU menurut saya menunjukkan kebadutan lagi dan tidak lagi berdiri independen. Karena tujuh daerah di partai tertentu, yang berkuasa melanggar sumpah dia (KPU) yang sesuai tahapan, KPU menjilat ludahnya sendiri. Dulu, kita minta mundur dia enggak mau kasih, giliran partai berkuasa (yang minta) dia mundurkan," pungkasnya.(yn)