JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Dossy Iskandar mengingatkan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Rizal Ramli untuk tidak membuat kegaduhan baru dalam Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Orang yang tidak suka (terhadap pemerintah) akan justifikasi bahwa kabinet tidak solid, bisa memicu kegaduhan baru. Itu Bahayanya. Investor mau masuk jadi ragu-ragu," kata Dossy saat dihubungi, Rabu (19/8/2015).

Dossy menyarankan, jika ingin menyampaikan kritik terkait sebuah kebijakan sebaiknya Rizal tidak di depan publik.

"Sebaiknya dialog tertutup, jangan diumbar ke publik. Kalau dia tidak setuju, banyak salurannya. Sidang kabinet, lapor ke presiden," usul dia.

Dirinya mengakui sosok Rizal Ramli merupakan pengamat yang cukup lugas dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah. Namun, kata Dossy, jika sudah masuk ke dalam kabinet, karakter pengamat harus dihilangkan.

"Kepakaran dan pengetahuannya harus digunakan sebesar besarnya untuk kerukunan bersama. Kalau ada pengetahuan yang kemudian tidak sepakat, ada mekanisme penyampaian," tandasnya.

Rizal Ramli langsung mendapat sorotan tak lama setelah dilantik Presiden. Rizal meminta agar PT Garuda Indonesia Tbk membatalkan penambahan pesawat. Dia mengaku telah membicarakan hal ini kepada Presiden Jokowi. Rizal mengaku tidak ingin Garuda bangkrut dengan membeli 30 unit Airbus A350 tersebut.

Pernyataan Rizal ini kemudian direspons Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mengisyaratkan tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Menko Perekonomian, dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Pihak Istana menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah menegur Rizal melalui sambungan telepon dan meminta tidak mengubar kritik di hadapan publik.

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar Rizal memahami terlebih dahulu persoalannya sebelum berkomentar di hadapan publik.

"Itu sudah ditegur oleh Presiden. Makanya, paham dulu, tidak pernah beli, baru penandatanganan letter of intent, saya berminat, bukan kesepakatan jual beli," kata JK.

Belakangan, Rizal tidak memedulikan teguran tersebut. Rizal malah mengajak JK untuk berdebat secara terbuka terkait rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Ia menilai, ada hal yang perlu diluruskan dari proyek tersebut.

"Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum," ucap Rizal.

JK meminta Rizal sedianya memahami terlebih dahulu persoalan yang ada sebelum ia menyampaikan kritik. Menurut JK, pengadaan pembangkit listrik 35.000 megawatt merupakan suatu kebutuhan. Infrastruktur kelistrikan harus dibangun sebelum membangun industri.

"Tentu sebagai menteri, harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tetapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 megawatt pun bisa dibuat," kata Kalla.(yn)