JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Perlawanan terhadap Gunernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dianggap semena-mena, kasar, urakan bahkan bengis kian menguat.

Sejumlah kelompok yang tergabung dalam Gerakan Lawan Ahok menggelar aksi di depan Rumah Dinas Ahok, di Jalan Suropati, Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Mereka antara lain terdiri dari ‎tokoh KAHMI Forever‎ Sujana Sulaiman, ‎tokoh malari Hariman siregar, ketua IPW Neta S Pane, politisi Partai Golkar Ariady Ahmad‎, tokoh Masyarkat Tionghoa Lius Sungkarisma, ‎dosen Univ.Indonesia Erlangga Masdiana,‎ mantan ketua umum PB HMI‎, dan aktivis pro Demokrasi Bursah Zarnubi.
‎
Selain menggelar demo aksi Gerakan Lawan Ahok juga menyatakan petisi sebagai berikut:

1. Meminta kepada Ahok untuk memimpin Jakarta dengan cara-cara yang manusiawi, menjadikan warga kecil bukan sebagai musuh, dan tidak menjadi monster bagi rakyat kecil. Melainkan membina, mengayomi dan melindungi mereka sebagai rakyatnya.

2. Kami meminta kepada Ahok untuk tidak berkampanye bahwa hanya rakayat-rakyat kecil itulah yang menjadi penyebab atas banjirnya Kota Jakarta. Di sisi lain, para pengusaha pengembang juga memberikan sumbangan yang besar atas semakin semerawutnya kota Jakarta yang semakin macet dan semakin sulit keluar dari masalah banjir.

3. Meminta kepada Ahok untuk tegas juga kepada pengusaha-pengusaha pengembang properti.

4. Kita meminta kepada Ahok untuk memimpin dengan damai dan tidak setiap hari melakukan provokasi di media massa, membesar-besarkan isu SARA, yang bisa menyulut kebencian yang tidak kita inginkan bersama.

5. Kita tidak ingin lagi ada insiden kekerasan antara warga korban penggusuran dengan aparat, cukuplah di Kampung Pulo itu saja yang terakhir. Kinta menginginkan wajah Jakarta yang aman dan tentram, wajah Jakarta yang sejuk dan penuh dengan semangat serta tidak menggusur PKL tanpa memberikan solusi dan kenyamanan warga dalam berusaha.

6. Meminta Ahok untuk membuat pernyataan maaf secara terbuka kepada masyarakat Jakarta.

7. Meminta kepada Ahok untuk bertanggung jawab atas dugaan korupsi dari temuan LHP BPK tahun 2015 dalam pembelian Tanah RS Sumber Waras yang merugikan negara sebesar 191 Miliar lebih.

8. Meminta kepada Ahok untuk menyampaikan secara transparan kepada publik penggunaan dana CSR untuk pembangunan kota tua dan sebagainya melalui Pemprov DKI Jakarta.‎(ss)