JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Demo yang dilakukan oleh elemen buruh yang akan digelar hari ini (1/9/2015) dinilai hal yang wajar, karena menuntut perbaikan kesejahteraan hidup dan ancaman pemutusuan hubungan kerja (PHK) akibat keadaan ekonomi Indonesia terpuruk.

Hal itu diutarakan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani bahwa tuntutan buruh merupakan koreksi bagi pemerintah agar lebih memperhatikan nasib kaum buruh.

"Saya kira wajar ya, demo menuntut untuk mengkritisi pemerintah, agar pemerintah hati-hati," ujar Irma di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Politisi Partai NasDem itu menambahkan, pemerintah harus segera membuat langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dimana, persaingan antar pekerja asing dan lokal akan ketat. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah membuat peraturan yang pro terhadap pekerja lokal.

"Terutama MEA kedepan akan banyak sekali PHK kalau pemerintah tidak menyiapkan antisipasinya. Salah satunya adalah dengan membuat regulasi yang berpihak pada pekerja lokal," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan lapangan pekerjaan yang luas bagi buruh agar tingkat pengangguran berkurang akibat PHK. Namun, Irma menegaskan lapangan kerja juga harus diprioritaskan bagi pekerja lokal.

"Investor membawa tenaga kerja asing untuk bekerja disini juga, ini harus jelas. Mereka bawa tenaga kerja asing kesini untuk apa, misal, untuk kontruksi, harus ada jangka waktunya TKA kerja disini selama 6 bulan tapi dalam lapangan bisa lebih dari 2 tahun," ungkapnya.

Dalam aksinya kali ini, massa buruh telah menyiapkan sejumlah tuntutan, antara lain, meminta pemerintah menurunkan harga barang dan harga bahan bakar minyak (BBM), mendesak pemerintah untuk melindungi buruh dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat anjloknya nilai tukar rupiah, dan menolak masuknya tenaga kerja asing (TKA) terlebih di tengah ancaman PHK pekerja lokal. (mnx)