JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Di hadapan rapat Panja kasus Pelindo II di Komisi VI DPR, Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino membantah semua tuduhan miring yang ditujukan terhadap dirinya. Bahkan ia berusaha membalik tudingan itu dengan pemaparan sejumlah pencapaian yang berhasil direalisasikannya sebagai orang nomor satu di Pelindo II.
Sejumlah program bombastis disampaikan Lino sebagai bukti prestasi yang dicapainya. Foto-foto mentereng dari wajah sejumlah pelabuhan di tunjukkan Lino dengan tujuan mengklarifikasi persangkaan buruk yang mengarah ke dirinya sejak meledaknya kasus Pelindo II.
"Bahkan kami banyak melakukan pembiayaan sendiri dari corporate, tidak dengan menggunakan uang negara. Kami mengerjakan yang sesungguhnya menjadi pekerjaan negara," ujar Lino setelah banyak memperlihatkan foto-foto mentereng sejumlah pelabuhan yang diklaim hasil pekerjaannya di ruang rapat Komisi VI DPRRI, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Berbusa-busa menyampaikan mengunjuk keberhasilannya, anggota DPR yang hadir dalam rapat Panja Pelindo II komisi VI tersebut tidak serta merta terpukau. Alih-alih menunjukkan respektasi, mereka justru menganggap persentasi Lino tidak substantif.
Bahkan, tudingan balik mengarah ke dirinya. Bahan pemaparan Lino itu dinilai sebagai upaya dirinya mengelak dari persoalan yang tengah mendera dirinya.
"Mungkin pak Lino sudah menyadari kalau langgar UU tapi malu mau sampaikan, sampaikan saja pak, biar kemudian DPR ini enggak dianggap enggak kerja lho pak," kata anggota komisi VI DPRRI dari fraksi PDIP Aria Bima.
Lino menegaskan dirinya tidak sebagaimana yang dipersepsikan sebagai pejabat yang melanggar UU atau menyalahgunakan wewenang.
"Saya merasa saya warga negara yang baik, saya tegaskan bahwa tidak ada satupun Undang-Undang yang saya langgar," tandas Lino
Lino melanjutkan pemaparannya lagi, bahwa kepemimpinannya di Pelindo II memiliki komitmen dalam rangka mensukseskan program tol laut yang dicanangkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa sejumlah pelabuhan, diantaranya Priuk, Pontianak, Teluk Bayur, Gresik, Cirebon, Bai Bengkulu, Sorong telah berhasil di bangun dengan peremajaan perangkat infrastruktur yang semakin bagus.
Dia juga menyampaikan ide akan memodifikasi Kanal Banjir Timur sebagai penghubung pelabuhan Tanjung Priuk hingga kawasan industri Cikarang.
Namun, sepertinya usaha Lino tetap sia-sia. Seluruh anggota Komisi VI tetap saja tak peduli dan menganggap program-program itu hanya dalih perisai Lino untuk menutupi pelanggaran UU yang dilakukannya.
"Berikan dokumennya,Pak, jangan kebanyakan ngomong, kalau enggak ada, ya kami enggak bisa mengikuti, DPR itu pengawas UU Pak.Jadi pertanyaanya bagaimana bapak patuh dengan UU dan prosedur itu saja," tegas wakil Ketua komisi VI, Azam Azman Natawijana yang saat itu juga didapuk sebagai pemimpin sidang. (iy)
