JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Bendahara Fraksi Hanura Miryam S Haryani memandang, usulan kenaikan gaji Presiden yang dilontarkan oleh Fraksi PDI Perjuangan ini bisa menimbulkan kondisi politik yang tidak kondusif. Pasalnya usulan kenaikkan gaji Presiden ini dilontarkan ditengah perekonomian masyarakat yang sedang terpuruk.

"Bagi Hanura, secara fungsional kenaikan tunjangan perlu tapi itu bukan perkara mendesak, apalagi ditengah ekonomi yang terus stagnan begini sehingga lebih baik memaksimalkan tunjangan yang memang sudah ada saja," kata Miryam di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (18/9/2015).

Menurutnya apabila sikap seperti ini terus dibiarkan tentu ke depan akan susah memunculkan situasi yang kondusif, karena kegaduhannya diciptakan sendiri. Anggota Komisi V DPR ini pun mengaku heran, kenaikan tunjangan bagi anggota dewan ditolak namun mengusulkan gaji Presiden dinaikkan.

"Apabila kenaikan tunjangan kinerja ditolak tapi gaji presiden dinaikkan tentu kita juga akan bertanya balik, apakah kinerja Presiden selama ini juga sudah maksimal dan layak untuk dinaikkan gajinya?," tanya dia.

Menurut dia, konsisten dalam bersikap politik itu penting agar tidak bertentangan dengan cita-cita yang dibangun selama ini. Apalagi, cita-cita tersebut bertujuan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

"Jadi, konsisten itu perlu agar tidak terjadi kontradiksi disana-sini dan ikut memberi contoh praktik berpolitik yang baik bagi masyarakat luas," tandas Ketua Srikandi Hanura tersebut. (mnx)