JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Anton Sihombing mengatakan bahwa Indonesia harus mengembalikan kejayaan lautnya melalui poros maritim dunia dan sistem tol laut. Hal tersebut bukan mustahil karena seluruh barang-barang atau 90persenmelewati laut dan 60di antaranyamelalui Indonesia.
Ia pun mengakui bahwa dalam hal kemaritiman, Indonesia kalah dari Singapura, Philipina, dan Thailand. Oleh karena itu, sejalan dengan program kemaritiman pemerintahan Jokowi-JK, semua harus bertekad untuk mengembalikan kejayaan laut seperti yang pernah dilakukan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.
“Dulu Presiden Soekarno kerjasama dengan banyak elemen masyarakat dan kemaritiman mengalami kemajuan. Tapi kini melenceng dan pelayaran tidak dibangun secara optimal. Sementara Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti hanya fokus pada illegal fishing (pencurian ikan), maka kita harus tingkatkan peran nahkoda dan para nelayan agar mandiri, dan kita akan berjuang untuk kekuatan laut itu melalui INNI (Ikatan Nahkoda Niaga Indonesia),” kata dia di DPR RI Jakarta, Senin (28/9/2015).
Tak hanya itu, Anton juga bertekad memajukan pelayaran termasuk nelayan rakyat, agar mereka bisa bekerja dengan baik, terlindungi karena banyak campur tangan dari luar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Langkah Susi Pudjiastuti hanya sebagai shock therapy saja, dan perannya harus terus ditingkatkan,” tandasnya.
Selain itu, kata Anton, terjadi persaingan yang tidak sehat antara nahkoda dari Indonesia dan luar negeri. Di mana, gaji nahkoda Indonesia rendah tapi sebaliknya dari luar negeri gajinya cukup besar. Menurutnya,hal demikiantidak boleh terjadi, sehingga harus ada solusi untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut.
Adapun terkait tol laut, untuk meningkatkan angkutan kapal nasional dan internasional, barang yang dikirim melalui laut harus sebanyak 90 persen, dimana60persen di antaranyamelalui Indonesia.
“Batubara kita saja masih diangkut oleh kapal asing dan seluruh ekspor kita juga dengan kapal asing. Sampai kapan? Itulah yang harus ditangani oleh pemerintahan Jokowi dan INNI akan memberikan masukan konstruktif pada pemerintah, dan akan membawa ke IMO di mana Indonesia sebagai negara kelautan terbesar dunia,” papar dia.
Trend pembangunan dunia saat ini di darat dan meninggalkan laut, maka menurut Anton, sangat tepat jika Indonesia kembali ke laut.Di mana terdapat 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu) pelaut dan 6.000 bekerja di luar negeri, maka perlu pembangunan kelautan dan kalau tidak, kita bisa habis.
“Jadi, nahkoda itu harus kuat di tengah daya saing yang lemah sekarang ini. Kalau abad ke – 7 Sriwijaya, Majapahit ke – 11, maka abad ke – 21 nanti, Indonesia harus kuat,” kata Setepu. (iy)
