Berita
Oleh Emka Abdullah pada hari Rabu, 30 Sep 2015 - 10:55:59 WIB
Bagikan Berita ini :

Kelompok Pendukung dan Penolak Calon Tunggal Harus Diberi Kesempatan Kampanye

1pilkada_serentak.jpg
Pemilihan Kepala Daerah (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat politik Arbi Sanit menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang referendum untuk pilkada dengan pasangan calon tunggal merupakan sebuah solusi menghadapi kebuntuan. Putusan tersebut, kata Arbi Sanit, dapat dibenarkan secara teknis berdemokrasi dengan dua syarat.

"Kedua syarat itu mutlak, yaitu pendukung versus penolak calon tunggal yang terdaftar di KPU," ujar Arbi kepada TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Arbi menambahkan, masing-masing kelompok baik kelompok pendukung maupun kelompok penolak calon harus diberi kesempatan berkampanye sesuai aturan yang berlaku.

"Dengan begitu, tetap akan ada kompetisi walaupun hanya ada satu pasangan calon," pungkas Arbi.

Sebagaimana diketahui, Selasa (29/9/2015), MK memutuskan pasangan calon tunggal dapat mengikuti pilkada serentak 2015. Putusan MK tersebut mematahkan peraturan KPU sebelumnya yang menyatakan pilkada di daerah yang hanya memiliki satu pasang calon akan ditunda pada 2017. (mnx)

tag: #pasangan calon tunggal  #pilkada serentak  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
IDUL FITRI 2025 WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2025 HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2025 HERMAN KHAERON
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Layani Nasabah pada Libur Lebaran, Bank DKI Terapkan Operasional Terbatas

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 03 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sebagai bentuk layanan Bank DKI terhadap kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan, Bank DKI menerapkan operasional layanan terbatas pada momen cuti bersama ...
Berita

Sikap DPR soal Penghapusan SKCK Berarti Buat Rakyat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diusulkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendapatkan respon positif dari DPR. Sikap yang ...