JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex mengatakan, proyek kereta cepat yang direncanakan pemerintah akan didanai melalui proses kredit sindikasi.

Menurutnya, dari akumulasi anggaran kereta cepat tersebut 60 persen berasal dari dana suntikan ekuitas.

"Itu merupakan dana sepenuhnya pihak ketiga. China berikan suntikan ekuitis. Tapi akan di break down oleh BUMN. Karena saya tahu ini ada kredit sindikasi bank. 60 persen pinjaman bank dengan jangka waktu pembayaran 40 tahun," ujar Dodi di ruang rapat komisi VI DPRRI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Dodi menyebutkan, untuk 40 persen dana lainnya akan dipenuhi oleh dua konsorsium swasta dari dua negara.

"Satu perusahaan swasta Indonesia, satunya perusahaan swasta dari China," terangnya.

Untuk yang 60 persen dana BUMN, kata Dodi, akan ditanggung oleh 4 anak perusahaan BUMN. Di antaranya, PT Jasa Marga, PT Wijaya Karya, PTPN dan PT KAI.

Karena itu, Dodi menekankan supaya pemerintah cermat dalam pengelolaan dana proyek itu.

"BUMN harus hati-hati. Karena ini ada pinjaman bank. Kredit sindikasi ada juga kewajiban BUMN setor ekuitis atau modal. Jangan sampai jadikan BUMN kita gak mampu kerjakan ini," ungkapnya.(yn)