JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Fraksi Gerindra di DPR menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bertentangan dengan ide awal presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun tol laut.

"Karena itu, daripada kereta cepat, saran dari kita, kita ingin mengembalikan ruh pak Presiden dengan Nawacita-nya agar kembali membangun laut. Bukan lautnya yang dibangun tapi fasilitas pelabuhannya yang baru atau yang lama atau juga pelabuhan utama," ujar Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Nizar Zahro di gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/10/2015).

Nizar juga mengungkapkan keheranannya langkah pemerintah yang begitu ambisius dengan lebih memilih membangun kereta cepat. Padahal dalam perspektif negara-negara berkembang, kereta cepat hanya dianggap sebagai alternatif ketiga dibandingkan dengan transportasi dua jalur lainnya, udara dan laut.

"Bagaimanapun juga untuk pengangkutan darat udah ketinggalan zaman. Itu masuk level ketiga. Secanggih apapun negara itu misalkan ngomong kereta cepat, atau pengangkut barang di darat, itu lebih bagus di laut atau udara," ucapnya.

Ia menjabarkan kalkulasi keutamaan yang akan didapatkan jika pemerintah lebih memilih membangun perbaikan infrastruktur transportasi laut.

"Contoh, karena kita negara pelabuhan kita semisal membangun 145 pelabuhan yang baru dari Sabang sampai Merauke. Pelabuhannya diperbaiki sehingga bisa mengangkut kapasitas per tahun semakin meningkat. Jadi pembangunan pelabuhan itu, selain dalam rangka realisasi tol laut yang menjadi gagasan Jokowi, juga lebih efisien dan murah. Dan itu pasti membantu perekonomian masyarakat," paparnya.(yn)