JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota komisi VIII Fraksi Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengkritik kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengatasi persoalan kebakaran hutan dan asap di Sumatera. Ia menyayangkan besarnya bekal anggaran yang dikeluarkan tak berbanding lurus dengan hasil yang dicapai.

"Sesuai penjelasan Sestama BNPB di hadapan komisi VIII, BNBP sudah menghabiskan lebih dari 500 milyar untuk pemadaman titik api. Hasilnya nihil. Uang sebanyak itu sekarang berubah jadi abu, namun kebakaran masih terjadi dan asap semakin mengganggu," ujar Khatibul Umam di Jakarta, Minggu (11/10/2015).

Khatibul Umam menilai Kepala BNPB tidak cakap dalam mengendalikan lembaga itu. Pasalnya, kabut asap yang meresahkan masyarakat semestinya sudah bisa dipadamkan.

"Apalagi, anggaran yang dipergunakan sudah terlalu banyak," ungkapnya.

Disampaikan Khatibul Umam, sejatinya komisi VIII DPR memanggil Kepala BNPB untuk dimintai kejelasan dari penggunaan anggaran. Namun BNPB tidak koperatif dan mangkir dari pemanggilan yang dilakukan DPR.

"Semestinya, Senin (12/10) komisi VIII memanggil kepala BNPB. Tetapi dengan dalih sedang memantau pemadaman api yang tidak padam-padam itu, kepala Badan sejak kemarin meminta dijadwal ulang. Padahal, DPR ingin mendengarkan penjelasan apa yang telah dilakukannya dalam memadamkan titik-titik api yang ada. Karena komisi VIII juga sangat resah dengan kondisi saat ini," paparnya.

Dengan sikap seperti ini, kata Khatibul Umam, pihaknya khawatir terhadap masa depan BNPB.

"Kalau kepemimpinan BNPB yang lalu sangat kooperatif. Kita selalu mendapatkan penjelasan yang meyakinkan. Selain itu, pemerintah dalam hal ini BNPB sebagai leading sector yg harus memadamkan kebakaran hutan dinilai sangat memalukan. Sebab, negara-negara lain terpaksa dilibatkan untuk memberikan bantuan memadamkan kebakaran hutan. Kalaupun nanti titik-titik api sudah mati dan asap telah hilang, dipastikan bukan prestasi kepala BNPB. Tetapi, itu adalah karena bantuan asing dan juga karen hujan yang sudah mulai turun," imbuhnya.

Lebih lanjut Khatibul Umam mengatakan Komisi VIII tidak menolak bantuan asing. Hanya saja, lanjut dia, seharusnya soal teknis operasional pemadaman di lapangan dilaksanakan oleh BNPB.

"Sebab melibatkan pihak asing dalam mengatasi kebakaran itu sama saja dengan membuka jalan bagi pihak luar untuk mengetahui secara detail daerah teritorial Indonesia sehingga kedaulatan kita terancam," pungkasnya. (mnx)