JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Penerbitan paket kebijakan ekonomi jilid III oleh pemerintah dinilai mendukung perbaikan ekonomi, karena berfokus pada reformasi birokrasi yang diperlukan sebagai stimulus terciptanya pertumbuhan. Hal itu diungkapkanKetua DPP bidang Perindustrian dan Perdagangan Perindo, Hendrik Kawilarang Luntungan.

"Reformasi birokrasi memang itu sangat diperlukan dan penting," kata Hendrik dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (12/10/2015).

Kendati demikian, pengusaha muda itu mengingatkan, walaupun dua hari ini ada penguatan IHSG dan rupiah, pemerintah harus tetap waspada.

Hendrik berharap pemerintah agar mengumumkan arah pembangunan ekonomi untuk jangka panjang, sehinngga masyarakat Indonesia dapat mengetahui pembangunan ekonomi Indonesia 10 tahun ke depan.

Perindo sendiri berharap ada penguatan industri lokal terutama industri dasar dan strategis seperti baja, hulurisasi industri untuk menekan impor bahan baku sehingga Indonesia tidak rentan ditimpa krisis jika ada fluktuasi mata uang.

Selain itu, katanya, masalah distribusi antar pulau/laut harus segera diatasi karena lemahnya sistim transportasi laut menyebabkan pemerataan pembangunan ekonomi sulit dicapai.

"Indonesia belun tentu kekurangan beras, garam, kedelai dan lain-lain. Karena lemahnya infrastruktur laut kita lah yang menyebabkan lebih murah mengimpor daripada mendistribusikan komoditi-komoditi antar pulau," ujarnya.

Apalagi, biaya kapal laut dari luar negeri ke dalam negeri lebih murah daripada biaya kapal laut domestik antar pulau.

"Makanya Indonesia perlu membangun kembali maskapai laut seperti Djakarta Lloyd sebagai agen pembangunan transportasi laut. Karena 80 persen 'shipping liner' Indonesia dimiliki asing," katanya. (iy/an)