JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekretaris Jenderal Transparancy International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK akan genap berusia satu tahun pada Selasa (20/10/2015). Namun, selama satu tahun memerintah, masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan sebagaimana janji-janji kampanye yang tercantum dalam Nawa Cita.

Di antaranya dalam hal pemulihan kredibilitas penegakan hukum. Persoalan ini masih mengecewakan dan masih akan menjadi tantangan bagi pemerintahan Jokowi di tahun kedua pemerintahannya.

"Kredibilitas penegakan hukum sempat rusak akibat kriminalisasi terhadap para pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta para pegiat antikorupsi," kata Dadang Trisasongko dihubungi di Jakarta, Sabtu (18/10/2015).

Dadang mengatakan, kasus-kasus yang menjerat sejumlah pimpinan KPK dan pegiat antikorupsi itu telah berlangsung selama 10 bulan dan terus menggerus kepercayaan publik terhadap kepolisian dan kejaksaan.

Menurut Dadang, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk menghentikan praktik kriminalisasi terhadap para pegiat antikorupsi itu.

"Jokowi harus bisa memerintahkan kepolisian dan kejaksaan untuk menghentikan praktik kriminalisasi ini," ujarnya.

Untuk mendukung hal itu, Dadang mengatakan fokus lain yang harus dimulai di tahun kedua pemerintahan Jokowi-JK adalah memastikan reformasi di kepolisian dan kejaksaan berjalan sesuai dengan prioritas presiden.

Selain itu, isu pelemahan KPK juga menjadi pekerjaan rumah bagi Jokowi-JK pada tahun kedua pemerintahannya. Dadang menilai konsolidasi politik pasca Jokowi terpilih sebagai presiden tampak belum tuntas, bahkan ke dalam partai-partai pengusungnya.

"Padahal kepentingan mereka sangat beragam dan bahkan bisa berjalan berlawanan arah dengan prioritas presiden. Kondisi ini memengaruhi banyak hal, misalnya Presiden terlihat tidak terlalu punya kendali terhadap inisiatif RUU KPK dan proses kriminalisasi," katanya.

Menurut Dadang, seharusnya, Presiden Jokowi dapat bersikap tegas dengan tidak menerima pembahasan RUU KPK atau program legislasi lain yang berpotensi melemahkan KPK serta RUU Pengampunan Nasional selama menjabat sebagai presiden. (iy)