JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Masyarakat Papua memberikan syarat wajib jika kontrak operasi PT Freeport Indonesia (Freeport) diperpanjang. Mereka minta memiliki saham dalam perusahaan itu.

"Jika masyarakat Papua tidak diberi saham, lebih baik tidak diperpanjang atau ditutup saja (tambang Freeport di Garsbeg, Papua," ujar Willem Wandik, legislator Dapil Papua di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu malam (21/10/2015).

Wandik yang juga politisi Partai Demokrat ini mengingatkan pengoperasian tambang oleh Freeport harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Indonesia umumnya dan Papua khususnya. Jika sebaliknya lebih baik dihentikan saja.

"Saya mewakili warga Papua tidak keberatan operasi Freeport diperpanjang. Asal bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kami di Papua dan Indonesia," ujar Willem Wandik. Dia mengingatkan agar hal ini jadi perhatian pemerintah.

Wandik juga mengungkapkan meski Freeport sudah beroperasi sekitar 48 tahun namun kemiskinan dan keterbelakangan masih terjadi di tanah Papua. Tak hanya itu, insfrastruktur di Papua juga masih sangat jelek.

"Masih banyak orang Papua yang hidup di hutan dan diatas pohon. Sementara hasil penambangan tembaga dan emas oleh Freeport nilainya triliunan rupiah," papar Willem Wandik. Seharusnya keuntungan itulah yang dikembalikan ke warga Papua.

Selain saham, menurut Wandik, yang juga harus diperjuangkan adalah agar pembangunan smelter tidak di Gresik namun dibangun di Papua. Freeport juga diminta memperbaiki kerusakan lingkungan akibat limbah tambang.(ris)