Kali ini bencana asap akibat kebakaran hutan paling parah terjadi di tanah air. Bukan hanya terjadi hingga lebih tujuh bulan, namun juga merata di seluruh daerah. Sejak Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi hingga Papua.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan 10 tewas, 503.000 jiwa terserang penyakit ISPA, dan 43.000.000 Jiwa terpapar asap akibat kebakaran hutan. Bahkan asap berhembus sampai Singapura, Malaysia hingga Philipina.

Tentu pemerintah tidak diam. Kita juga tahu Presiden beberapa kali mengunjungi lokasi kebakaran hutan. Juga memobilisasi tentara ikut memadamkan kebakaran hutan. Serta menghukum para pembakar hutan.

Namun, upaya-upaya itu belum berhasil membuat asap hilang. Sebaliknya malah tambah pekat. Saking pekatnya mulai ada rencana melakukan evakuasi warga. Sebab, asap telah membuat warga tak bisa bernafas dengan leluasa.

Apa yang salah? Bukan kita hendak menyalahkan. Meski desakan begitu masif, namun pemerintah belum juga mau menetapkan sebagai bencana nasional. Namun asap belum juga bisa diatasi.

Rasanya ada yang tidak tepat dalam mengambil keputusan ditingkat pemerintah pusat. Bukan saja soal menetapkan sebagai bencana nasional, namun juga kebijakan penanganan teknis tergolong tak terencana dan serampangan.

Kita heran mengapa pemerintah sempat menolak bantuan negara sahabat yang memiliki teknologi dan peralatan untuk memadamkan kebakaran hutan. Padahal, terbukti pemadaman manual jelas kalah cepat dengan menjalarnya api.

Kita juga prihatin dengan mobilisasi tentara. Sebab, tentara dilatih untuk perang bukan memadamkan kebakaran hutan secara manual. Tentara juga manusia, yang memiliki kemampuan maksimal menghirup udara pekat berasap.

Kita menginginkan pemerintah segera mengambil langkah yang tegas, jelas, taktis dan strategis memadamkan kebakaran hutan ini. Mobilisasi seluruh unit maupun infrastruktur pemerintahan untuk menghilangkan asap pekat ini.

Tidak usah malu, jika memang harus mendatangkan bantuan negara sahabat yang memiliki peralatan dan teknologi untuk memadamkan kebakaran, karena yang dilakukan adalah penyelamatan masyarakat yaitu rakyat Indonesia. Tempuh segala cara agar kerugian bencana asap tidak semakin menyengsarakan masyarakat.

Sangat disayangkan Presiden tetap memilih ke luarr negeri. Padahal bencana asap masih pekat mencekam warganya.(*)