Rieke Diah Pitaloka terpilih menjadi Ketua Pansus Pelindo II. Rieke menjadi perempuan pertama anggota parlemen yang memimpin Pansus. Dipundak politisi PDIP dan anggota pansus ini sebagian masa depan bangsa Indonesia bergantung.

Tugas Rieke tidak ringan. Apalagi sudah mulai tercium aroma busuk adanya pihak-pihak yang menggembosi pansus ini. Namun kita mempercayai kredibilitas Rieke, yang sudah teruji dalam kiprahnya di partai, kalangan aktivis dan perjuangan buruh mampu menghadapi semua ini.

Meski demikian agar semua berjalan transparan dan akuntabel, kita mengusulkan semua anggota pansus melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah melaksanakan tugas Pansus Palindo II selesai nanti. Inilah salah satu ukuran akuntabilitas.

Bagi Rieke dan PDIP sejatinya ini bisa menjadi momentum. Jika Rieke berhasil menjalankan tugas dengan baik maka otomatis partai pimpinan Megawati ini bisa mendapatkan point kepercayaan publik. Selain, tentu saja, untuk kebaikan bangsa Indonesia pada umumnya.

Berlebihankah harapan itu? Mari kita coba urai. Pelindo II adalah BUMN yang mengelola beberapa pelabuhan, salah satunya Tanjung Priuk. Pelabuhan-pelabuhan inilah yang menjadi pintu gerbang keluar-masuknya barang-barang.

Baik barang modal yang diimpor dari luar negeri maupun barang-barang hasil produksi dari dalam negeri yang akan diekspor. Betapa strategisnya peran pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo II untuk menggerakkan roda perekonomian.

Oleh sebab itu pengelolaan pelabuhan menjadi pertaruhan perekonomian Indonesia. Jika dikelola dengan baik, maka akan baik pula pergerakan perekonomian. Sebaliknya, jika dikelola serampangan atau amburadul maka rusak pula jalannya roda ekonomi.

Pansus Pelindo bertugas mengungkap dugaan penyalahgunaan dan penyelewengan kebijakan pengelolaan pelabuhan yang terjadi dalam BUMN itu. Ini dipicu penggantian Kabareskrim Mabes Polri karena melakukan penyidikan di Pelindo II.

Kita mengingatkan pansus ini harus bisa tuntas menjalankan tugasnya. Jika pansus gagal maka bisa mengganggu jalannya roda perekonomian. Sebab duduk perkara kisruh tata kelola pintu gerbang export-import tetap menjadi buram.

Kembali kepada Rieke, apakah akan tetap dalam 'arah kiblat' perjuangan atau sebaliknya. Sebab, godaan menggembosi pansus yang dia pimpin bukan isapan jempol. Baik dari luar maupun dari unsur dalam pansus itu sendiri.

Kita mengajak seluruh stakeholder bangsa ini bersama menjaga Pansus Pelindo II tak goyah diterpa badai loby-loby politik para mafia. Sebab, sebagian masa depan bangsa bergantung pada langkah pansus ini.(*)