Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Minggu, 25 Okt 2015 - 19:48:15 WIB
Bagikan Berita ini :
Reshuffle Jilid II

CSIS: Publik Tak Ingin Jatah Kursi Menteri PDIP Bertambah

60reshuffle_karikatur.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Center For Strategic and Internasional Studies (CSIS) merilis hasil survei yang dilakukan dari 14-21 Oktober 2015. Hasilnya sebanyak 52,7 persen publik ingin Presiden Joko Widodo melakukan reshuflle kabinet jilid II.
Alasannya, meski Jokowi sudah melakukan resfhuflle jilid I tetapi publik menilai kinerja para menteri tidak menunjukkan arah perubahan yang baik.

Peneliti CSIS Vermonthe J Philips menjelaskan, jika Presiden melakukan reshuffle jilid II publik berharap agar PDI-Perjuangan tidak ditambahkan kursi menteri dalam kabinet kerja.

"Sebanyak 66,4 persen menyatakan bahwa PDIP tak perlu diberikan kursi tabahan bila ada reshuffle jilid II," ujar Philips Vermonte dalam pemaparannya dengan tema Setahun Pasca Pilpres 2014: Antara Kepercayaan Publik vis a vis Aktor-aktor Politik di hotel Atlet Century, Jakarta, Minggu (25/10/2015).

Tambah Vermonte, publik lebih menginginkan agar kabinet Presiden Jokowi diisi oleh kalangan profesional karena dapat menyelesaikan masalah.

"63,4 persen publik menyatakan perlu dari kalangan profesional," tuturnya.(yn)

tag: #reshuffle  #menteri pdip  #pdip  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DOMPET DHUAFA KURBAN 2026
advertisement
IDUL ADHA 2026 M LOKOT N
advertisement
IDUL ADHA 2026 AHMAD NAJIB
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Eksklusif: 14 Poin Draf MoU Iran-AS Bocor, Babak Baru Geopolitik Timur Tengah?

Oleh Redaksi Teropongsenayan
pada hari Sabtu, 13 Jun 2026
TEHERAN, TEROPONGSENAYAN.COM– Sebuah babak baru dalam konfrontasi panjang antara Iran dan Amerika Serikat tampaknya mulai menemui titik terang. Sebuah sumber yang dekat dengan tim negosiasi ...
Berita

Ketua Komisi XII DPR Akan Cek Pasokan Listrik PLN Untuk Data Center

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya, mengaku akan mengecek dan mendalami soal regulasi terkait kapasitas listrik dan air yang dipakai data center di Indonesia. Bambang ...