Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Senin, 26 Okt 2015 - 20:04:34 WIB
Bagikan Berita ini :

Mantan Petinggi Pelindo II Beberkan Pelanggaran RJ Lino

90rj-lino.jpg
RJ Lino (Sumber foto : Indra Kusuma/ TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Panitia khusus (Pansus) Pelindo II DPR RI meminta keterangan dari mantan Direktur Keuangan PT Pelindo II Dian M Noer.

Dalam penjelasannya dihadapan anggota Pansus Pelindo, Dian membeberkan beberapa proyek yang ditunjuk langsung oleh RJ Lino tanpa proses tender.

Menurut dia, biasanya dalam proses penunjukan langsung hanya bernilai Rp 500 juta, namun RJ Lino pernah menunjuk langusng proyek bernilai USD 15 juta.

"Kriteria (tender) tidak memenuhi syarat karena perusahaan tersebut belum punya nama, tidak ada track record tapi bisa lolos seleksi pengadaan. Penjelasan yang mereka berikan bahwa HDH (nama perusahaan tersebut) diberi sertifikasi dari China," ujar Dian di ruang rapat Pansus Pelindo II DPR RI, Jakarta, Senin (26/10/2015).

Dian menceritakan, karena perusahaan tersebut tidak lolos secara administrasi maka dirinya tidak mau menandatangani pembayaran uang muka kepada perusahaan pemenang tender itu.

Akibatnya, kisah Dian, dia diberhentikan secara sepihak oleh Deputi BUMN yang kala itu dipegang Sumaryanto karena adanya perintah dari atasan BUMN kala itu.

"Waktu saya jabat jadi Dirut keuangan, saya dipanggil Februari 2012 oleh Deputi BUMN. Disebutkan alasan pemberhentian bahwa ini perintah atas. Dugaan saya menteri Dahlan Iskan. Saya tanya apa karena kinerja saya tapi dia bilang tidak," jelasnya.(yn)

tag: #pansus pelindo  #rj lino  #pelindo ii  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
IDUL FITRI 2025 WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2025 HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2025 HERMAN KHAERON
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Layani Nasabah pada Libur Lebaran, Bank DKI Terapkan Operasional Terbatas

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 03 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sebagai bentuk layanan Bank DKI terhadap kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan, Bank DKI menerapkan operasional layanan terbatas pada momen cuti bersama ...
Berita

Sikap DPR soal Penghapusan SKCK Berarti Buat Rakyat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diusulkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendapatkan respon positif dari DPR. Sikap yang ...