Berita
Oleh Ilyas pada hari Sabtu, 14 Nov 2015 - 05:00:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Kata Kapolri, Madura Jadi Provinsi tidak Jamin Masyarakatnya Sejahtera

5badrodin.jpeg
Badroddin Haiti (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan pembentukan Provinsi Madura tidak memberikan kepastian akan terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera di daerah tersebut.

"Kalau mau menyejahterakan masyarakat tidak harus membentuk provinsi, tidak juga harus membentuk daerah otonomi baru," ujarnya di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (14/11/2015).

Badrodin yang pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur itu menilai penerapan program-program pemerintah yang memacu kinerja masyarakat lebih menjanjikan standar kehidupan yang baik di sana.

"Bagaimana agar masyarakat bisa produktif, itu yang harus dilakukan, bukan dengan pembentukan daerah otonomi baru," kata jenderal polisi kelahiran Jember, Jawa Timur, itu.

Oleh karena itu, menurut dia, untuk memajukan masyarakat di Pulau Madura, kegiatan dan program-program pemerintah perlu lebih sering dihadirkan dan diintensifkan pada daerah tersebut.

Rencana pembentukan Provinsi Madura kembali mengemuka ketika terbentuk Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) yang digagas oleh sejumlah elemen masyarakat di empat kabupaten.

Mereka yang tergabung dalam P4M juga telah mendeklarasikan Provinsi Madura di Kabupaten Bangkalan. (iy/ant)

tag: #kapolri  #madura  #madura-jadi-provinsi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Waka Komisi I DPR Dorong Dunia Kawal Ketat Kesepakatan Damai Israel Demi Kemerdekaan Penuh Palestina

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 10 Okt 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyampaikan apresiasi terhadap tercapainya kesepakatan damai antara Palestina dan Israel. Namun, ia tetap mengingatkan agar semua ...
Berita

Legislator Soal Ancaman BPJPH ‘Ilegalkan’ Produk yang Tak Punya Sertifikasi Halal: Kebijakan Sembrono!

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menanggapi pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan yang menyebut seluruh produk makanan, ...