Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Sabtu, 14 Nov 2015 - 20:28:38 WIB
Bagikan Berita ini :

Sebuah Kebodohan, Pegiat HAM Lapor ke Belanda Soal Peristiwa 65

3ham1.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat politik dari Monash Institute Mohammad Nasih menyesalkan sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) yang membawa kasus tragedi pelanggaran HAM tahun 1965 ke Belanda.

"Belanda melakukan pelanggaran HAM lebih berat dengan menjajah Indonesia 3,5 abad. Yang lapor ke Belanda itu juga mesti fair, jangan hanya kasus itu saja. Ada kasus lain. PKI membunuh banyak umat Islam, itu juga pelanggaran HAM. Dan lapornya ke Belanda, itu kan sebuah kebodohan," kata dia saat dihubungi, Sabtu (14/11/2015).

Belanda, imbuh Nasih, malah lebih sadis dengan menjajah Indonesia selama 3,5 abad dan membunuh banyak rakyat Indonesia dan mengangkut hasil sumber daya alamnya.

"Itu pelanggaran HAM berat yang jika mereka punya pikiran sehat, mereka mesti tuntaskan lebih dulu. Sebab, kejadiannya lebih awal," sindir dia.

Lebih lanjut Nasih mengatakan, apa yang dilakukan para pegiat HAM tersebut tidak terlepas dari kepentingan pihak asing yang tidak menginginkan Indonesia stabil.

"Menurut saya demikian. Ukuran-ukuran yang mereka gunakan adalah ukuran-ukuran asing. Makanya, yang dibidik hanya itu saja. Mereka tidak berpikir komprehensif," ungkap dia.

Bahkan, banyak orang-orang dan lembaga di Indonesia yang dibiayai asing yang kemudian bertindak pro asing. "Demi uang yang tidak seberapa, mereka rela menjual harga diri bangsa," tandasnya.(yn)

tag: #pengadilan-ham  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Legislator Soal Ancaman BPJPH ‘Ilegalkan’ Produk yang Tak Punya Sertifikasi Halal: Kebijakan Sembrono!

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 10 Okt 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menanggapi pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan yang menyebut seluruh produk makanan, ...
Berita

Dukung Pencabutan PKKPRL, Waka Komisi IV DPR Ingatkan Reklamasi Ancam Eksistensi Pulau Pari dan Bebani Warga

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, menyatakan dukungannya terhadap industri pariwisata nasional. Akan tetapi, Alex mengingatkan bahwa proyek reklamasi yang ...