Berita
Oleh Bara Ilayasa pada hari Kamis, 30 Okt 2014 - 16:05:16 WIB
Bagikan Berita ini :

SDA Sebut Yasona Laoly Suka Aneh-Aneh

18sda_01.JPG
suryadharna ali saat pembukaan muktamar VIII PPP (Sumber foto : Teropong Senayan/Eko S Hilman)

JAKARTA--Jika benar Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengeluarkan SK pengesahan PPP versi Romi, merupakan hal yang amat aneh bagi Suryadharma Ali. Sebab, tindakan itu bertentangan dengan surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum, bawahan Yasona.

"Jadi memang aneh tiba-tiba Menkumham mengeluarkan surat keputusan," ujar SDA, sapaan akrab Suryadharma Ali, di sela-sela persiapan acara mukatamar VIII PPP, di hotel Syahid, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

SDA yang juga diakui masih sebagai Ketua Umum oleh pengikutnya, mengungkapkan Muktamar VIII yang dia gelar merupakan tindak lanjut surat dari Dirjen AHU saat salah satu kubu melayangkan surat. Dirjen AHU menyarankan agar kemelut diselesaikan secara internal.

Atas dasar itu pula SDA merancang Islan Nasional in. "Atas dasar surat (Dirjen AHU) itu mahkamah partai menindak lajuti dan majelis syariah juga menindak lanjuti, sehingga dalam rapat diputuskanlah muktamar digelar pada hari ini," jelas Suryadharma Ali.(ris)

tag: #SDA  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Komisi I DPR Dorong Generasi Muda Perkuat Keamanan Digital

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 12 Agu 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica Salsabila Setiawan mendorong generasi muda memperkuat kesadaran keamanan digital dengan membiasakan diri menyaring informasi. ...
Berita

Achmad Daeng Sere Dorong Ruang Digital Dibangun dengan Etika, Keamanan, dan Tanggung Jawab

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere menegaskan pembangunan ekosistem digital Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas. ...