JAKARTA –Pembentukan DPR tandingan yang digagas Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pimpian PDI Perjuangan, sama halnya dengan memberi peluang untuk membentuk pemerintah atau presiden tandingan. Karena itu langkah membuat tandingan harusnya dicegah karena inkonstitusional.

“Langkah ini memancing orang lain melakukan perbuatan yang sama. Bisa saja nanti ada presiden tandingan, MA, MK, BPK dan lembaga negara tandingan lainnya,” kata pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin yang dihubungi, Jumat (31/10).

Dalam hukum, tidak semua yang tidak sesuai dengan kehendaknya lalu disikapi dengan tandingan. Tahun 2004 sebenarnya situasi yang sama pernah terjadi tetapi tidak disikapi dengan pembentukan lembaga tandingan seperti sekarang.

Padahal saat itu PDI Perjuangan juga menjadi motor Koalisi Kebangsaan bersama Partai Golkar yang menyapu bersih pimpinan DPR maupun komisi dan alat kelengkapan. Koalisi Kerakyatan pendukung pemerintahan SBY-JK saat itu berada dalam posisi minoritas di DPR.

Ketika itu, karena merasa tidak diakomodir, Koalisi Kerakyatan yang meliputi fraksi-fraksi kecil pendukung Pemerintahan SBY-JK sempat memboikot rapat penetapan pimpinan komisi. Tapi penetapan pimpinan komisi oleh Koalisi Kebangsaan tetap bisa selesai juga tanpa ada masalah atau protes.

Fraksi Partai Golkar saat itu memborong 5 ketua dan 8 wakil ketua di komisi, PDIP dapat 4 ketua dan 8 wakil ketua, FKB mendapat 1 ketua dan 9 wakil ketua, dan PAN dan PDS masing-masing dapat dua wakil ketua. Dalam perkembangannya anggota fraksi-fraksi di Koalisi Kerakyatan yang sempat memboikot rapat komisi akhirnya bergabung di komisi tanpa membuat DPR atau komisi tandingan.(u)