JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Dewan Perwakila Rakyat (DPR) pada dasarnya ingin segera bekerja melalui rapat-rapat kerja dengan pemerintah. Tapi pemerintah tidak memberi respon positif bahkan menolak saat diundang untuk mengadakan rapat-rapat dengan DPR sehingga penggunaan hak interpelasi tak mungkin dihindari.

"Bagaimana interpelasi tidak digulirkan kalau sikap Pemerintah Jokowi yang cenderung pasif seperti ini. Anehnya justru presiden menganjurkan agar menterinya tidak menghadiri rapat di DPR. Kita mau tanya tetapi tidak ada respon, demikian juga ketika diundang justru menolak," kata politisi Partai Demokrat Saan Mustopa, kepada TeropongSenayan, Seasa (25/11).

Karena itu, lanjut Saan, wajar saja hak interpelasi ini bergulir. Dia justru makin khawatir kalau pemerintah berlaku pasif terus dan cenderung menutup diri, DPR bisa menggunakan hak lain yang dimiliki seperti hak angket (penyelidikan) sehingga dampaknya akan lebih luas.

Alasan pemerintah yang menyebutkan bahwa DPR saat ini masih punya masalah, sama sekali tidak tepat. Karena sudah ada kesepakatan damai bahkan dua fraksi yang sebelumnya menolak menyerahkan nama sudah setor dan dimasukkan dalam komisi-komisi. Kalau pun ada tiga fraksi (DPIP, Hanura dan PKB) belum menyerahkan nama anggotanya, mestinya itu tidak jadi alasan pemerintah melarang kabinet datang ke DPR.

Saan juga meminta fraksi-fraksi yang mendukung pemerintah agar tidak mendramatisir keadaan dengan menyalahkan penggunaan hak interpelasi DPR. Apalagi hak interpelasi ini tidak memiliki orientasi politik untuk menjegal pemerintah.

"Teman-teman di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) jangan terlalu berlebihan dengan menganggap interpelasi ini sebagai upaya menjatuhkan Jokowi. Ini hak DPR meminta keterangan terkait pemerintah yang menaikkan harga BBM. Pemerintah harus menjelaskan kepada DPR, karena DPR diminta penjelasan juga dari konstituen di daerah pemilihan (dapil)," ujar Saan.(ss)