JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Saat ini, ribuan intel asing dari berbagai negara sedang menyatroni wilayah Indonesia. Mereka sedang mencari data sebanyak-banyaknya dari berbagai aspek kehidupan. Mereka melihat Indonesia sebagai wilayah yang dapat dijadikan sasaran kepentingan, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, hingga pendidikan.

Itu juga seperti pernah diungkapkan Ryamizard Ryakudu, yang sekarang mendapat tugas sebagai menteri pertahanan. Mudahnya para intel itu masuk dan menyatroni kehidupan masyarakat Indonesia, karena memang sistem pertahanan dan keamanan nasional kia lemah. Akibanya, betapa mudahnya kapal-kapal asing merampok ikan di perairan nusantara, betapa mudahnya teritorial udara kita diatur oleh Singapura, hutan-hutan, dan kawasan pertambangan dikuasai asing dengan kompensasi yang sangat murah.

"Itu akibat adanya evoria era reformasi yang ternyata telah mendistorsi definisi pertahanan dan keamanan nasional," tutur aktivis Petisi 28 Haris Rusly. Menurut dia, definisi keamanan nasional semata hanya menjadi kamtibmas. Lalu Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) dipangkas jadi Dephan, kini Kementerian Pertahanan (Kemhan) semata.

Haris mengungkapkan, keamanan itu ditafsir hanya kamtibmas yang menjadi tugas Polri. Padahal, keamanan itu sangat luas cakupannya, misalnya soal keamanan data penduduk, keamanan SDA, keamanan hasil riset dan inovasi, keamanan presiden, dan sebagainya.

"Masak, definisi keamanan yang begitu luas tersebut, yang harusnya menjadi fungsi intelijen, kini diserahkan kepada Polri yang mindset-nya adalah kamtibmas dan penegakan hukum," kata Haris lagi.

Lemahnya sistem pertahanan dan keamanan nasional itu juga telah menyebabkan tak pernah ada kontrol yang ketat terhadap keluar masuk orang, barang, juga uang. Semua bebas merdeka di Indonesia. Haris pun menyontohkan, orang yang bernama Muhammad atau Ridho itu pasti sulit masuk ke Amerika Serikat. "Nanti bila tak segera ditata, akan makin parah lagi di saat berlangsung MEA 2015," ujarnya.

Krenaya, pembahasan tentang perlunya integrasi pertahanan dan keamanan itu bukan karena kita anti Polri, tapi semata ingin menata dan meletakkan secara tepat peran dan fungsi setiap institusi pada tempatnya. "Ini untuk keselamatan dan kemakmuran bangsa, negara dan rakyat Indonesia," tuturnya.

Sementara itu, politisi Partai Nasdem FX Arief Poyuono bahkan mengusulkan perlunya revisi terhadap UU tentang Kepolisian Negara. Ini, kata dia, agar tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan dan gesekan antara TNI dan Polri di level lapangan. (b)