JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Meski memiliki seluruh saham PT Pertamina, namun pemerintah memiliki hutang Rp 46 Triliun kepada BUMN migas ini. Tahun 2015 hutang ini harus dikembalikan karena sudah jatuh tempo. Nah lho.

Menurut Menteri Negara BUMN Rini Soemarno, hutang sebesar itu adalah dana pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi selama periode 2013-2015. Penggunaan dana PT Pertamina untuk pengadaan BBM bersubsidi nyaris berlangsung bertahun-tahun.

Akibat beban seperti inilah PT Pertamina mengalami kesulitan untuk membangun infrastruktur migas. Padahal ketersediaan infrastruktur migas ini sangat dibutuhkan seiring dengan meningkatnya kebutuhan atau konsumsi BBM di dalam negeri.

"Ini ke depannya kita harapkan segera diperbaiki, dan sehingga komunikasi semua pihak bisa jelas. Alhamdulillah pemerintahan Jokowi sesama menteri saling terbuka," kata Rini dalam rapat dengan DPD dikomplek parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/14).

Tak hanya itu, akibat beban hutang pemerintah serta kesulitan membangun infrastruktur migas ini menjadikan PT Pertamina terhambat mengembangkan bisnisnya. Sebab, dana perusahaan yang seharusnya untuk investasi digunakan oleh negara.

"Bagaimana Pertamina dapat mengalahkan Petronas, keuntungan Pertamina dimasukkan ke dalam devisa negara," ujar Rini yang juga mantan Presiden Direktur PT Astra Internasional Tbk ini.(ris)