JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Hukuman mati yang diterapkan Pemeritan China terhadap para koruptor justru berdampak bagus pada pertumbuhan ekonomi. "Malah ekonomi China bangkit di tengah terpuruknya perekonomian dunia yang sedang lesu,” kata pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Achyar Salmi kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (15/12/2014).

Dosen Fakultas Hukum UI itu menjelaskan ada yang salah kaprah dengan alasan pelanggaran HAM selama ini. "Padahal, hukuman mati yang diterapkan di Tiongkok, Arab Saudi, Amerika dan Iran justru memberi efek jera," ucap dia.

Menurut Achyar, tanpa hukuman mati maka kasus-kasus korupsi tidak akan terselesaikan, ibaratnya hanya macan ompong. Karena itu penerapan hukuman mati tidak perlu dipersoalkan dan diperdebatkan. "Hanya tinggal mana yang lebih banyak antara yang mendukung dan menolak penerapan hukuman mati tersebut," imbuhnya.

Oleh sebab itu kalau terbukti lebih banyak yang mendukung pemerintah, lanjut Achyar, tidak usah ragu-ragu dalam penerapannya. Namun sebaliknya kalau ragu-ragu, lalu kapan hukum bisa ditegakkan dengan adil. "Masalah pro dan kontra terhadap suatu kebijakan terutama hukuman mati itu sunnatullah. Bahkan Adnan Buyung Nasution sudah pernah mendukung penerapan hukuman mati. Jadi, hukuman mati itu konstitusional,” tegas dia lagi.

Lebih jauh Achyar menambahkan induk hukum pidana itu memang KUHP. Tapi, dalam perkembangannya ada UU 77 tahun 1955 tentang pidana ekonomi, UU 11 tahun 1963 ada UU subversif juga terancam hukuman mati, terorisme, korupsi UU 24/1960, pasal 2 (2) UU Nomor 31 tahun 1999 dalam keadaan tertentu terancam hukuman mati bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangan dan UU Nomor 31/1999.

Karena itu kata Achhyar, hanya ada dua langkah bagi terpidana mati untuk meminta keringanan. "Pertama, melakukan banding dengan peninjauan kembali (PK) dan kalau putusannya tetap mati, maka tinggal dieksekusi dan kedua upaya grasi ke Presiden RI sesuai UU Nomor 5/2010,” imbuhnya. (ec)