JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mengatakan, persoalan lumpur Lapindo harus segera diselesaikan. Namun, harus ada data yang valid terkait jumlah warga penerima dana talangan tersebut dan juga jumlah dana talangan yang harus dibayarkan.

"Saya tidak bermaksud menganulir soal Lapindo ini, lebih cepat selesai lebih baik, tapi persoalannya adalah data begitu fluktuatif. Jadi kita harus berpegang yang mana nih Ibu Menteri?," ungkap politisi Nasdem ini saat rapat bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (18/10/2016).

Menurutnya, data jumlah dana talangan yang ada saat ini memang telah diverifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Rp54 miliar memang tersedia atas dari verifikasi BPK, dari Rp877 sekian miliar dikurangi Rp770 sekian miliar sama dengan Rp54 miliar, ini sudah tersedia," ujar Hatari.

Akan tetapi, lanjut Hatari, pihaknya dikejutkan saat rapat konsinering di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat. Ia mengatakan, pihak PT Lapindo Brantas ternyata masih belum siap membayar sejumlah dana talangan tersebut kepada Pemerintah.

"Saya baca disini Bu Menteri dengan segala permasalahan tersebut di atas, berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi pada tanggal 20 Oktober 2016, padahal 20 Oktober 2016 masih beberapa hari lagi, tapi rapatnya mendahului, pimpinan Komisi XI, Kemenkeu dan Lapindo Brantas dengan kesimpulannya belum siap untuk dilaksanakan. Bahkan menyarankan kepada pemerintah dan dpr supaya ditunda saja pada tahun 2017," ujarnya.

Selain itu, Hatari juga menuturkan, masih ada potensi permasalahan lain terkait dana talangan lumpur Lapindo tersebut. Yakni masih ada warga yang belum atau terlambat memasukkan berkas dari tenggat waktu yang telah ditentukan pada 31 Juli 2011.

"Kurang lebih 25 berkas yang setara dengan Rp30 miliar. Ini mungkin Bu Menteri belum baca atau belum mendapat data ini, kalau Ibu baca ini, mungkin Ibu ada keheranan," kata Politisi dari Partai Nasdem itu.

Bahkan, lanjutnya, masih ada tuntutan warga dari unsur pengusaha yang sampai saat ini masih merasa belum ada penyelesaian yang berkeadilan dari pemerintah ataupun soal kurang lebih ada 30 berkas yang senilai Rp701 miliar.

"Subhanallah, mana yang benar? Saya tidak punya tendensius apa-apa, bagi teman-teman yang punya dapil di Sidoarjo, saya sangat senang kalau soal ini diselesaikan dengan secepatnya," katanya heran.

Oleh karena itu, Hatari menambahkan, dibutuhkan data yang valid terkait penyaluran dana talangan lumpur Lapindo tersebut. Jangan sampai timbul tenggelam soal data. "Jadi sesungguhnya Ibu Menteri, ini bukan hanya Rp54 miliar, tapi hampir Rp1 triliun," ungkapnya lagi. (icl)