Berita
Oleh Sahlan pada hari Rabu, 26 Okt 2016 - 15:44:39 WIB
Bagikan Berita ini :

KontraS Tantang Jokowi Periksa Hendropriyono

89hendropriyono.jpg
AM Hendropriyono (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Puri Kencana Putri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memeriksa mantan Kepala BIN Hendropriyono.

Puri yakin Hendropriyono terlibat dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib. Menurutnya, keyakinan itu muncul setelah mendengar pernyataan mantan Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Mashadi Hanafi yang menyatakan telah merekomendasikan empat nama untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan di antaranya Muchdi PR, Polycarpus dan terakhir Hendropriyono.

"Harus (periksa Hendropriyono). Tapi pemeriksaan harus menggunakan logika, umumkan dulu dokumen TPF dong," kata Puri saat dihubungi TeropongSenayan, Rabu (26/10/2016).

Ia juga meminta Jokowi dan jajaran pemerintahannya untuk mencari dokumen TPF yang asli. Dan tidak hanya mengandalkan dokumen kopian hasil investigasi TPF yang akan diserahkan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kasih deadline ke para pembantunya. Sampai kapan dokumen bisa ditemukan," katanya.

Puri juga meminta Presiden Jokowi untuk melakukan konsolidasi aparat penegak hukum untuk mencari, memproses langkah penegakan hukum yang baru, karena sudah disampaikan oleh mantan Sekretaris Negara Sudi Silalahi bahwa bukti-bukti yang mengarahkan ke nama AM Hendropriyono belum kuat.

"Saya yakin 12 tahun kasus ini masih ada bukti yang tercecer untuk AM Hendropriyono," pungkasnya.(yn)

tag: #bin  #kasus-munir  #munir  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Legislator Soal Ancaman BPJPH ‘Ilegalkan’ Produk yang Tak Punya Sertifikasi Halal: Kebijakan Sembrono!

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 10 Okt 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menanggapi pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan yang menyebut seluruh produk makanan, ...
Berita

Dukung Pencabutan PKKPRL, Waka Komisi IV DPR Ingatkan Reklamasi Ancam Eksistensi Pulau Pari dan Bebani Warga

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, menyatakan dukungannya terhadap industri pariwisata nasional. Akan tetapi, Alex mengingatkan bahwa proyek reklamasi yang ...