Netizen Laras Puguh bertanya, "apa tidak ada gerakan etnis Tionghoa sebagai bentuk solidaritas terhadap umat Muslim untuk tanggal 4 November?"

Sebenarnya, nggak ada juga solidaritas dari "majelis ulama" agama lain semisal KWI, PGI, Walubi dan Parisada Hindu Dharma.

Padahal, penistaan agama (apa saja) adalah tindak kriminal. Tidak boleh ada di republik ini.

Khusus menyoal komunitas Tionghoa, memang ada semacam setback atau blunder persepsi. Sifatnya negatif.

Pasca Ahok berkuasa, terasa benar ada eforia lupa diri. Memang, lapisan tengah pengusaha etnis Tionghoa tidak pernah punya sejarah melawan gubernur. Sewaktu Sutiyoso membombardir becak dan menggusur warga, pengusaha Tionghoa juga diam saja. Tabiat pengusaha adalah menjilat penguasa. Watak ini inherent. Tidak bisa nggak.

Tema SARA mestinya berhenti saat Jokowi-Ahok terpilih. Namun anehnya, pasca Ahok menjadi gubernur, sentimen rasis ini justru menguat. Ditriger oleh Ahok sendiri. Didukung Nusron Wahid. Amini 70% orang Tionghoa dan 95% orang Kristen. Mereka inilah yang sebenarnya rasis.

Sentimen rasialis itu ternyata juga diderita kalangan haute capitalis (konglomerat). Itu bisa dilihat dari dukungan masif capital flow membangun infrastruktur, pencitraan Ahok dan pembentukan tim relawan. "Mass media dibeli". Semua itu tidak terjadi ketika Bang Yos dan Foke berkuasa. Ini indikator betapa rasisnya para taipan itu.

Orang-orang ini lupa diri. Arogansi bikin mereka tampak jadi inhuman. Dukungan membuta kepada sosok inkompeten seperti Ahok adalah celaka. Ini penghianatan terhadap perjuangan para pendahulu.

Namun, Tionghoa sama seperti komunitas lain. Ada yang baik, ada yang rasis. Sewaktu era kemerdekaan, Liem Koen Hian (Partai Tionghoa Indonesia) berhadapan dengan kelompok Chung Hwa Hui yang pro Belanda.

Di era Orde Lama, Tionghoa pecah dalam perkubuan. Kelompok pro komunis Sukarno (BAPERKI) dominan berkontradiksi dengan kelompok Tionghoa pro Amerika dan Kristen (CSIS Pater Beek).

Pertarungan ideologis selesai di era Orde Baru. Tionghoa konglomerat merapat di sekitar Pak Harto. Mereka patuh dan nggak neko-neko. Duel terselubung terjadi antara kelompok "peranakan" vs Singkek.

Tumbangnya Pak Harto berarti tidak ada lagi "orang kuat" tunggal.

Keturunan taipan berpesta pora. Tidak ada lagi yang mereka takuti. Mereka berusaha menguasai arena politik. Kekuatan finansial mereka memungkinkan itu. Mereka menemukan puncak momentum di pasangan Jokowi-Ahok. Ada grand scenario membabi-buta hendak menjadikan Ahok sebagai "Wapres" masa depan. Pembenaran politis mereka adalah "Obama Factor".

Ada semangat rasis dan sovinis terselubung di sini.

Padahal, Han (Chinese) Chauvinism dikecam Chairman Mao Zedong tahun 1956. Konstitusi RRT juga menegaskan, "it is necessary to combat big chauvinism, mainly Han chauvinism, and to combat local nationalist chauvinism."

Semangat anti superioritas etnik itu terus dikecam pasca Mao. Comrade Deng Xiao Ping kerap mengingatkan agar Tionghoa berlaku santun. Gema warning ini beresonasi sampai era Presiden Hu Jin Tao.

Xi Jinping mengulang kembali wasiat itu dalam doktrin "Chinese Dream"-nya. Dia bilang, "Ethnic unity is the lifeline of Chinese people of all ethnicities and to protect it we should stand firmly against great Hanism and ultra-nationalism."

Namun alas, para pengusaha Chinese punya watak berbeda dari kaum gentry (terpelajar).

Belakangan Han Chauvinis bangkit di kalangan bisnismen Chinese yang beroperasi di Central Asia: Kazak, Kirgiz dan Tajik. Mereka tidak menghormati keadaban lokal. Rupa-rupanya, penyakit psikologis itu merambah pengusaha Chinese Indonesia pula.

Saking edannya, seorang taipan pernah mencibir Pak Kwik Kian Gie. Dia bilang, apa jasa KKG buat Tionghoa. Sewaktu KKG menjadi Menko Ekuin, dia nggak berbuat apa-apa buat Tionghoa.

Begitu kata si taipan pro ahok. Saya heran, Dan sebenarnya hendak bertanya, memangnya Pak Kwik dulu itu Menteri Percinaan or what? Si taipan boleh tajir, tapi menurut saya dia dungu dan rasis.

Saya jadi paham mengapa Pak Harto membatasi ruang gerak etnik Tionghoa di arena politik.(*)

TeropongKita adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongKita menjadi tanggung jawab Penulis.