JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengajak semua pihak tak gampang menyalahkan pemerintah dengan maraknya isu keberadaan tenaga kerja ilegal asal Cina.

Namun, lanjut dia, bukan berarti tak boleh mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat.

"Saya juga kritisi pemerintah terkait TKA illegal yang bekerja di posisi-posisi yang dilarang dalam perjanjian MEA atau MRA agreement (Mutual Recondition Arrangement)," tandas politisi Nasdem ini saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Sabtu (24/12/2016).

Di situ, ungkap dia, jelas dinyatakan bahwa TKA hanya boleh bekerja pada delapan posisi saja, di luar itu TKA yang melanggar harus dideportasi," tambah ketua DPP Nasdem ini.

Perlu diketahui, kata dia, dalam Mutual recondition Arrangement (MRA) ada 8 posisi yang boleh bersaing dipasar tenaga kerja ASEAN.

"Diantaranya adalah Insinyur, Dokter Gigi, Arsitek, Pariwisata, Akuntan, Tenaga kerja survey, Praktisi medis, Perawat," terang anggota Pansus Pelindo II ini.

Namun demikian, kata dia, tidak ada salahnya juga dalam merespon isu keberadaan tenaga kerja asing ilegal ditengah masyarakat, Pemerintah wajib mengevaluasi kebijakan bebas visa dari negara tertentu jika ternyata data TKA Dari negara tersebut sudah menunjukkan data berbahaya.

"Intinya ! Jika tingkat kriminal dan pelanggaran tenaga kerja asing dari satu negara sudah meresahkan. Maka kebijakan bebas visa untuk negara tersebut wajib di evaluasi," tegasnya.

Selain itu, Irma juga meminta masyarakat tidak berlebihan dalam merespon isu keberadaan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia saat ini.

Justru, menurutnya, sikap demikian dikhawatirkan dapat berimbas pada keberadaan para pahlawan devisa yang tengah berjuang di negara lain.

"Sikap anti TKA tanpa alasan yang jelas akan merugikan Indonesia. Karena TKA ( TKI ) kita di luar negeri luar biasa besar," ujarnya.

Yang perlu dilakukan saat ini dalam merespon isu maraknya tenaga kerja asing ilegal di Indonesia, kata dia, semua instansi terkait agar melakukan koordinasi terpadu dan efektif.

"Saya meminta kemenaker, imigrasi dan kemenpar membuat tim kontrol bersama dalam rangka mengantisipasi dampak negatif TKA terutama yang illegal. Saya minta naker, imigrasi dan kemenpar koordinasi agar mendapatkan data yang valid tentang TKA. Jika sudah bikin resah segera deportasi TKA yang melanggar posisi jabatan kerja," tandasnya.

Ditanya apa yang menjadi kendala antar instansi terkait dalam menangani persoalan tersebut, Irma mengatakan persoalan koordinasi.

"Sejak zaman Soeharto sampai zaman Jokowi penyakitnya adalah lemahnya koordinasi antar departmen. Semua jalan sendiri-sendiri, ego sektoral masih tinggi," ungkapnya. (icl)