JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Ketua DPP Partai Hanura, Dadang Rusdiana mengatakan, langkah Menkominfo Rudiantara untuk menata ulang media online agar memenuhi kaidah jurnalistik bukan cara yang berlebihan.

Justru, kata Dadang, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menyehatkan kehidupan masyarakat dan bangsa ini. Pasalnya, saat ini banyak akun-akun menggunakan media online yang tidak bertanggung jawab dan menyebarkan fitnah kepada pemerintah.

"Masyarakat kan resah juga dengan berita-berita dusta yang dikembangkan. Dari mulai jutaan tenaga ilegal yang masuk, isu PKI lah dan penghinaan-penghinaan kepada Presiden, ini tidak boleh dibiarkan," kata Dadang kepada TeropongSenayan di Jakarta, Minggu (1/1/2017).

Lebih jauh, Dadang menuturkan, salah satu faktor yang berpengaruh pada efektivitas negara ini adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Oleh karenanya, bila masyarakat sampai mempercayai berita hoax, maka hal tersebut akan berakibat pada ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas konstitusinya.

"Itu kan sebenarnya target mereka. Pak Jokowi adalah pemimpin yang tau dan mampu memilah mana kritik dan mana fitnah dan penyebaran kebencian. Kalau kritik kita terima, sebaliknya kalau fitnah dan berita kebohongan harus ditindak," jelasnya.

"Pemerintah harus mampu menjaga kewibawaan. Jangan dibiarkan, dan sekali-kali jangan tolerir sedikit pun kepada para pembuat fitnah," tegasnya.

Seperti diketahui, Kemenkominfo menggandeng Dewan Pers segera menata ulang keberadaan media oniline. Langkah ini dipicu oleh penilian makin banyaknya berita hoak dan dinilai tidak memenuhi azas jurnalistik yang diproduksi sejumlah media online. Hal ini dinilai meresahkan masyarakat.(ris)