JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkati pemberian imunitas bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai usulan mengada-ada.

"Hal itu tidak sejalan dengan asas negara hukum. Kalau pimpinan KPK diberi imunitas, maka mereka akan jadi super power," kata anggota Komisi III DPR Adies Kadir kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Seperti diketahui, Perppu imunitas pimpinan KPK diusulkan mantan Wamenkumham era SBY, Denny Indrayana.

Lebih jauh anggota Fraksi Partai Golkar itu meminta Denny tak perlu mencemaskan kekosongan pimpinan KPK. Kalau negara dalam keadaan genting, dalam hal ini pimpinan lembaga antirasuah itu hanya tinggal Abraham Samad, maka Presiden Jokowi bisa mengusulkan nama-nama sebagai pengganti komisioner KPK yang non aktif tersebut ke DPR.

"Denny nggak usah khawatir, tak mungkin kita-kita ini (DPR, red) tinggal diam melihat kekosongan itu, pasti akan kita bereskan. Kalau keadaan genting, DPR tidak mungkin nunggu sampai Desember 2015," tegas dia.

Adies setuju penggantian komisioner KPK yang kosong dilakukan sesegera mungkin, bila komisioner KPK benar-benar habis. Namun sekarang ini jumlah pimpinan KPK masih tiga orang sehingga belum perlu ada penggantian. Karena komisioner KPK bekerja menggunakan sistem kolektif kolegial, sehingga tiga orang yang ada masih bisa melaksanakan tugas.

"Jadi, tidak usah terlalu dipolitisir seperti ketika dia (Denny Indrayana) menangani lembaga pemasyarakatan dulu,’’ pintanya.

Bahkan, Adies tak sependapat dengan pernyataan Denny, yang menyebutkan bahwa pelaporan terhadap tiga komisioner KPK itu sebagai upaya kriminalisasi KPK. (yn)