JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Wakil Ketua Komisi VIII DPRIskan Qolba Lubis berharap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPP-PA) dapat lebih optimal dan menjadi leading sector dalam memberikan supervisi terhadap perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

"Selama ini kesadaran untuk melindungi perempuan dan anak masih kurang ketimbang pembangunan fisik. Padahal manusia nilainya lebih berharga dibanding fisik," kata Iskan kepada TeropongSenayan di Jakarta, Minggu (22/1/2017).

Oleh karena itu, Iskan menambahkan perlu adanya optimalisasi kinerja Kementerian PPPA, yang selama ini masih terkendala secara sumber daya.

"Sampai sekarang misalnya untuk program Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) baru ada di 68 kabupaten/kota, dari 517 kabupaten/kota yang ada, jadi masih sangat minim. Padahal bila semua sudah ada di setiap kabupaten/kota akan lebih terasa hasilnya," jelasnya.

Politisi PKS ini juga berharap KemenPP-PA menggunakan sistem digital dalam melakukan perlindungan, yang terkoneksi dengan kepolisian.

Sebab, penggunaan telepon genggamsaat ini sudah menyebar hingga ke pelosok desa. Jadi, Iskan menyarankan, KemenPP-PA perlu mencoba memanfaatkan sistem digital agar perlindungan terhadap anak dan perempuan dapat efektif dan optimal dalam mengurangi kekerasan.

"Sistem digitalisasi akan semakin berkembang pada masa yang akan datang, jadi perlu dibuat aplikasi yang memungkinkan masyarakat melakukan pengaduan ketika menghadapi kekerasan," pungkasnya. (icl)