JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Gerakan Papua Optimis, Jemmy Demianus Ijie menilai, sikap yang ditunjukkan PT Freeport selama ini tidak menghargai bangsa Indonesia, khususnya terhadap Papua.
Terlebih, tegas Jemmy, semenjak Freeport masuk ke Papua, tidak ada kontribusi siginifikan yang diberikan kepada masyarakat sekitar, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
"Di kota saja, masih banyak jalan yang ancur. Kita mau ke rumah sakit harus ke Makassar. Freeport seperti negara dalam negara tidak mengakui kedaulatan kita," kata Jemmy dalam diskusi bertajuk 'Republik Freeport' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/2/2017).
Untuk itu, Jemmy meminta pemerintah bisa tegas kepada Freeport soal perubahan status Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Sebab, aturan tersebut sudah ada dalam Pasal 24 dalam kontrak karya yang ditandatangani pada tahun 1991. Dimana Freeport wajib melakukan divestasi sebesarr 51 persen saham.
"Maka itu Freeport wajib membangun smelter di Indonesia, dan tidak ada lagi melakukan pemurnian konsentrat di luar Indonesia," jelasnya.(yn)
