Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Selasa, 10 Feb 2015 - 16:07:37 WIB
Bagikan Berita ini :

Komisi V DPR Setuju RAPBN-P Kementerian DPDTT Rp 10,4 Triliun

50photo-1.JPG
Raker Komisi V dengan Menteri DPDTT Marwan Jafar (Sumber foto : Mandra Pradipta/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Setelah perdebatan alot akhirnya Komisi V menyetujui pagu tambahan dalam RAPBN-P 2015 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp 10,4 triliun. Atau ada tambahan anggaran Rp 3,7 triliun dari APBN 2015.

Namun ada kejadian lucu sebelum palu diketok untuk disahkan, tiba-tiba saja Menteri Marwan Jafar menginterupsi Ketua Komisi V karena ada beberapa poin yang dianggap kalimatnya kurang pas. Maklum saja Marwan Jafar hampir tiga periode menjabat di Komisi V DPR.

Namun Ketua Komisi V Fary Djeni Francis langsung menanggapinya. "Maaf pak menteri, pak menteri kan sekarang udah bukan Komisi V DPR lagi. Biarkan saya minta tanggapan kepada anggota lain," kata Fary dalam memimpin rapat dan langsung disambut gelak tawa yang hadir, di gedung KK V komplek parlemen, Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Sesaat kemudian Fary pun mengatakan kepada anggota dewan yang lain, apakah semua menyetujui dan siap memperjuangkan tambahan anggaran sebesar Rp 10,4 triliun dalam rapat pembahasan di Banggar. Dan para anggota Komisi V DPR pun, dengan kompak bilang setuju.

"Setujuuuuuu pak ketuaa," ujar semua yang hadir. "Dhok...dhok...dhok." Suara palu pimpinan sidang dipukulkan Fary pada meja pimpinan tanda persetujuan rapat.(ris)

tag: #marwan  #fary  #dana kelebihan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
IDUL FITRI 2025 WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2025 HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2025 HERMAN KHAERON
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Layani Nasabah pada Libur Lebaran, Bank DKI Terapkan Operasional Terbatas

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 03 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sebagai bentuk layanan Bank DKI terhadap kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan, Bank DKI menerapkan operasional layanan terbatas pada momen cuti bersama ...
Berita

Sikap DPR soal Penghapusan SKCK Berarti Buat Rakyat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diusulkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendapatkan respon positif dari DPR. Sikap yang ...