JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah resmi terbentuk. Fungsinya dinilai untuk memperbaiki kinerja lembaga antirasuah. Namun, KPK keberatan soal Pansus tersebut.

‎Ketua KPK Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menolak Pansus Angket yang telah terbentuk di DPR.

"Paling tidak (Presiden Jokowi) sama seperti suaranya KPK (menolak Pansus angket KPK)," kata Agus di gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Sabtu (10/6/2017).

Lebih lanjut, pria kelahiran Magetan, Jawa Tengah ini menambahkan untuk memperbaiki KPK seharusnya lewat undang-undang (UU). Bukan melalui pembentukan Pansus Angket KPK.

‎"Jadi memang mestinya yang diperbaiki UU, bukan malah lembaganya," tegas dia.

Sekadar informasi, Pansus Hak Angket KPK ini diikuti tujuh fraksi di DPR, mereka adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Parsatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Sementara yang sudah jelas menolak adalah Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kemudian Partai Kebangkitan Bangsa (PBK) sampai saat ini belum bersikap apakah menolak atau mendukung.

Pansus Hak Angket KPK ini juga telah memiliki pimpinan, sebagai ketua adalah Agun Gunandjar Sudarsa, sedangkan wakil ketua Dossy Iskandar, Risa Mariska, dan ‎Taufiqulhadi.

Pembentukan pansus ini diawali dengan desakan Komisi III DPR untuk membuka isi rekaman dari pemeriksaan politikus Partai Hanura Miryam S Haryani dalam perkara korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Hal itu disebabkan karena dia mengaku ditekan anggota Komisi III DPR.(yn)