MAKASSAR [TEROPONGSENAYAN] – Keinginan Masyarakat atau Gerakan Koperasi untuk kembali ke Undang-Undang Dasar [UUD] 1945 yang asli sudah bulat. Sebab, tekad itu adalah upaya gerakan koperasi sebagai bagian dari elemen bangsa untuk membangun ekonomi yang merata dan berkeadilan.
Reafirmasi ini bagi Dekopin sebagai bentuk untuk mengajak secara sungguh-sungguh kita kembali kepada UUD 1945 yang asli. Ini kata Ketua Umum Dekopin HAM Nurdin Halid. Bahkan, lebih konkret, Kongres Koperasi III yang digagas Dekopin dan Kementerian Koperasi dan UKM itu adalah merupakan forum pertemuan kebangsaan yang menggagas pembangunan ekonomi sebagai bangun Koperasi sebagai Pilar Bangsa.
Kongres Koperasi III yang berlangsung 12-14 Juli 2017 di Makassar itu diikuti sekitar lima ratusan orang yang mewakili Dewan Koperasi Indonesial [Dekopin] Wilayah tingkat provinsi, Dekopinda di tingkat kota-kabupaten, induk koperasi, pejabat Kementerian Koperasi dan UKM, maupun para kepala dinas koperasi tingkat provinsi dan kota-kabupaten. Itulah stage holder koperasi di Indonesia.
Menurut Nurdin, tujuan Kongres ini juga juga sekaligus untuk menjabarkan janji-janji Presiden Joko Widodo yang dikemas dalam Nawacita.
Sementara itu, bagi pakar ekonomi kerakyatan Prof Gunawan Sumodiningrat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis [FEB] UGM, keinginan menjadikan koperasi sebagai pilar negara sebagai sebuah keniscayaan. ‘’Sudah saatnya masyarakat Indonesia menerapkan bangun koperasi, sebab itu jua merupakan wujud dari penjabaran Pancasila,’’ kata Prof Gunawan saat membahas tujuan Kongres Koperasi ini yang disampaikan Ketua Pelaksana Harian Dekopin Agung Sudjatmoko.
Berkoperasi, kata cicit dari pahlawan nasional Paku Buwono X ini, merupakan penjabaran dari nilai-nilai luhur Pancasila. Oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, Nasionalisme, dan Demokrasi. Lebih simpel lagi, Soekarno memeras lagi menjadi Ekasila, yaitu Gotong-Royong. ‘’Sebab, seluruh sila dalam Pancasila suda tercermin dalam gotong-royong,’’ kata Gunawan.
Orang hidup itu, kata Gunawan lagi, harus bergotong-royong, tidak mungkin tidak bergotong-royong atau bekerja-sama atau berasosiasi. ‘’Tapi sekarang yang terjadi adalah yang gotong kita, yang royong orang lain,’’ tutur mantan Deputi Bidang Kewilayahan, Kebangsaan dan Kemanusiaan Wakil Presiden ini.
Menurut Gunawan, bangun dari gotong-royong itu adalah koperasi. Dalam kamus pelaku ekonomi masa kini, koperasi tak lain adalah model Badan Usaha Milik Rakyat [BUMR]. Diakuinya, istilah BUMR itu awalnya dicetuskan oleh Tanri Abeng, mantan Menteri BUMN.
‘’Nilai kegotongroyongan itulah merupakan wujud dari nilai luhur bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa,’’ ujar Gunawan, penulis buku ‘Membangun Indonesia Dari Desa’.
Dalam bahasa Sanskerta, Bhinneka artinya beraneka, berbeda-beda. Tunggal = satu. Ika adalah itu. Tan = tidak, tiada. Hana = ada. Dharma = kebenaran. Mangrwa = mendua, ganda. Jadi Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa artinya "Berbeda tetapi satu. Iklas mengabdi kepada Tuhan YME. Dalam perwujudan berbangsa dan bernegara tidak ada integritas ganda kecuali kepada rakyat Indonesia. Suara Rakyat Suara Tuhan. Suaraku suara Tuhan. Tuhan dalam hidupku". [b]
