Mega proyek infrastruktur punya economically transformative capacity. Mestinya begitu. Misalnya, Panama Canal. Di Belanda, proyek North Sea Protection Works melindungi sebagian daratan dari tenggelam ke dasar laut.

Hasil megaproyek infrastruktur Dubai Airport sukses serap 21% tenaga kerja lokal dan menyumbang 27% GDP. Di Indonesia, Jembatan Barito Kuala ambruk setelah dua tahun beroperasi. Gunakan APBN pulak, sebesar 17,4 Milyar.

Mestinya, Jakarta bangun "great dams". Sebagai antisipasi potensi banjir rutin. Bukan bikin pulau-pulau artifisial. Beda dengan Dubai Airport, proyek ini hanya akan serap ratusan ribu orang jadi pembantu di rumah-rumah orang kaya international buyers, para penghuni pulau-pulau reklamasi. Bangun pabrik di kawasan berikat masih lebi punya nilai economic transformative.

Memasuki 2017, Trump juga berusaha genjot infrastruktur. Biayanya diambil dari pajak orang-orang kaya dan gas. Bukan ngambil dana haji, majakin ojek online atau ngutang.

Jadi, budget sosial buat orang-orang kere ngga dipotong. Di sini, Sri Mulyani bahkan berpikir majakin mahasiswa. Tax Amnesty uda tutup buku. Orang-orang kaya ngga bisa ditekan bayar pajak.

Di sisi lain, Tiongkok sedang gencar deploy 1 triliun dolar ke 60 plus negara. China is pushing to remake global trade. Rencananya, China hendak nge-lead the new globalization 2.0 dengan membiayai mega infrastruktur projects. Mirip-mirip Marshall Plan (America's postwar reconstruction effort). China ngga ragu kasi pinjaman miliaran dollar tanpa obligasi militer.

Di Pakistan, Port Gwadar dibangun. Bagian dari investasi 46 miliar dolar on infrastructure and power plant project yang disebut "China-Pakistan Economic Corridor". China kirim 100.000 tenaga kerja bikin rel kereta api sepanjang 260 mil di Laos. Teritori bermasalah di Kashmir dibelah jalan raya. Bikin India semaput.

Selain world dominion agenda, Politik Infrastruktur Tiongkok merupakan strategic anticipation melambatnya perekonomian domestik. Produksi baja, semen, dan mesin-mesin China melimpah. Eksesif. Surplus. Plus bursa buruh kasar. To keep its economic engine going, Mr Xi Jin Ping harus mencari pasar baru. Khususnya negara-negara miskin dan sedang berkembang.

Selain menciptakan new market, Tiongkok mengeksport its model of state-led development. Jadi, jangan heran bila pola-pola diktatorial, polizeistaat, tabrak hukum, tangkep orang, sensor, communist style government ditemukan di negara-negara orbit China.(*)