Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Kamis, 05 Mar 2015 - 09:49:15 WIB
Bagikan Berita ini :

KPK Pertimbangkan Ajukan PK Atas Putusan Hakim Sarpin

79Sarpin Rizaldi (indra) (3).jpg
Hakim Sarpin Rizaldi (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi akan mempertimbangkan usulan peninjauan kembali (PK) atas putusan Hakim Sarpin Rizaldi yang memutuskan pencabutan status tersangka Komjen Pol Budi Gunawan terkait kasus gratifikasi.

"Terhadap usulan itu (PK) kami akan membahasnya di rapat pimpinan," ujar Johan Budi saat dihubungi awak media, Kamis (05/3/2015).

Seperti diketahui Pengadilan Negeri (PN) Jaksel resmi menolak upaya kasasi KPK atas putusan praperadilan yang memutus penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan (BG) tidak sah.

PN tidak dapat memproses upaya hukum KPK karena adanya Surat Edaran MA (SEMA) No 8/2011 yang menyebut, putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi merujuk pada Pasal 45A UU No 5/2004 tentang MA.

Sebagian kalangan dan juga pegawai internal KPK mendesak pimpinan lembaga antikorupsi itu untuk mengambil langkah PK atas putusan PN Jaksel yang menyatakan KPK tidak berwenang menyediki kasus Budi Gunawan dan tidak sah status tersangka Budi Gunawan.(yn)

tag: #Sarpin Rizaldi  #KPK  #Budi Gunawan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...